RIAU24.COM -  Pembicaraan tentang siapa calon Ketua Umum PDIP yang akan menggantikan Megawati Soekarnoputri, saat ini semakin memanas di tubuh PDIP. Sejauh ini, perhatian masih tertuju pada dua anak Megawati, yakni Puan Maharani dan Prananda Prabowo. 

Tidak hanya disebut sebagai calon yang paling berpeluang, keduanya juga dinilai berpotensi menciptakan faksi atau perpecahan yang bakal mengganggu kesolidan di kalangan internal partai. Lalu, siapa yang paling berpeluang menduduki jabatan strategis itu? 

Dua nama yang santer diisukan, yakni Puan Maharani dan Prananda Prabowo, pun disebut berpotensi menimbulkan faksionalisme di lingkup internal partai.

Dalam pengamatan pakar politik Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam, jika potensi tersebut tidak diantisipasi, soliditas PDIP bisa terdampak.

"Hal ini menunjukkan besarnya potensi faksionalisme dan konflik keluarga di dalam kekuatan inti PDIP. Jika tidak diantisipasi, faksionalisme antara kekuatan Puan dan Prananda bisa mengintai soliditas PDIP ke depan," lontarnya, Senin 12 April 2021.

Megawati sebagai pimpinan PDIP saat ini dinilai sebagai satu-satunya yang bisa menjembatani regenerasi kepemimpinan tersebut. Umam menilai regenerasi ini memang sudah seharusnya mulai dibicarakan oleh PDIP.

Menurutnya, Megawati sebagai sosok ibu dari Puan dan Prananda, memiliki peran krusial untuk menjamin stabilitas di lingkup internal PDIP. Namun hal itu bisa saja terancam, jika salah satu di antara keduanya memiliki ego yang tinggi.

Bila diamati, siapakah di antara keduanya yang paling pantas menggantikan Mega? Umam menilai, berdasarkan kalkulasi politik, Puan lah yang lebih berpeluang.

"Tentu Puan Maharani memiliki potensi lebih besar, karena Puan sudah lama dan intensif tampil sebagai simbol dan wakil Megawati, Prananda selama ini cenderung menghindar tampil di hadapan publik," ujarnya.

Selain itu, Puan memiliki basis jaringan dan akar politik yang lebih kuat di level pengurus daerah. 

"Dalam masa transisi kepemimpinan, PDIP akan membutuhkan pemimpin muda yang memiliki otot politik yang lebih kuat. Sebab, masa-masa transisi ini akan terus dibayangi oleh manuver para makelar kekuasaan yang gemar mencari target-target untuk diterkam, guna mengambil alih secara paksa infrastruktur politik yang telah mapan," ujarnya lagi. ***