Menurutnya, sikap Moeldoko tersebut menunjukkan itikad yang tidak murni. Sebab, ada unsur politis yang dibawa Moeldoko saat menyikapi bencana yang membuat sebagian masyarakat mengalami kesusahan tersebut.

Menurutnya, manuver politik Moeldoko itu adalah bentuk perlawanan. Dan secara langsung tidak tunduk terhadap langkah atau pernyataan Pemerintah bahwa Ketua Umum Partai Demokrat yang sah adalah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Ini wujud pembangkangan pejabat Pemerintah yang mencoba berontak terhadap keputusan penetapan dari Pemerintahnya sendiri," tambahnya. 

Irwansyah juga menyayangkan langkah KSP Moeldoko yang notabene anak buah Presiden Jokowi, kembali menunjukkan arogansi politiknya. Seharusnya, Moeldoko bisa bekerja dengan cara legal sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Untuk itu, Irwansyah meminta Jokowi sebagai atas langsung dari Moeldoko menanyakan langsung kepada asal muasal dan akuntabilitas dana, jika ada sumbangan yang disalurkan untuk korban bencana alam. Hal ini penting agar tidak menjadi masalah hukum di kemudian hari. ***