RIAU24.COM - Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan, gerombolan Moeldoko seharusnya minta maaf kepada rakyat.

Dilansir dari Rmol.id, pertama, mereka sendiri sudah membuat bising ruang publik dengan narasi-narasi bohong dan fitnah. Tidak ada nilai positif yang bisa diambil dari perilaku gerombolan Moeldoko selama dua bulan ini.

"Tidak ada nilai-nilai demokrasi yang bisa diteladani. Justru gerombolan Moeldoko selama dua bulan ini mempertontonkan perilaku yang tidak menaati hukum dan mengabaikan etika, moral, serta kepatutan," kata dia, Sabtu, 3 April 2021.

Kedua, gerombolan Moeldoko hanya membuat para pejabat negara, pelayan masyarakat, di Kementerian Hukum dan HAM menghabiskan energi, waktu, dan keahlian mereka untuk hal yang sia-sia.

"Sudah jelas sejak awal kalau KLB ilegal Sibolangit ini tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku maupun aturan internal Partai Demokrat yang sudah disahkan oleh Negara. Masih saja gerombolan Moeldoko ini memaksakan diri dan membuat waktu para pejabat Kemenkumham yang seharusnya bisa lebih produktif untuk kepentingan rakyat, jadi tersita untuk meneliti dan mempelajari berkas-berkas mereka," jelasnya.

Dia menambahkan, kelompok Moeldoko juga harus meminta maaf kepada Presiden Jokowi. Herzaky menambahkan, Moeldoko seharusnya fokus pada tugasnya membantu Presiden. Bukan malah sibuk dengan ambisi pribadi.