RIAU24.COM - BENGKALIS - Dugaan Korupsi KPU Kabupaten Bengkalis pada anggaran Pilkada tahun 2020. Hingga saat ini, Polres Bengkalis melalui tim penyidik unit tindak pidana korupsi (Tipikor) telah melakukan pemanggilan sejak 11 Januari 2021 lalu.

Pemanggilan itu, terhadap beberapa orang komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan beberapa orang unsur sekretariat untuk dimintai keterangan terkait penggunaan anggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Salah satunya adalah pemanggilan terhadap komisioner termasuk Ketua KPU Fadillah Al Mausuly dan sekretariat. 

"Saat ini kami pihak Polres masih sebatas memintai keterangan terkait dugaan Korupsi dana pilkada Bengkalis. Sedangkan untuk hasil pemeriksaan tim unit Tipikor masih menunggu hasil audit dari Inspektorat Kabupaten Bengkalis apakah ada  kerugian negara atau tidak,"ungkap Kapolres AKBP Hendra Gunawan, Jumat 2 April 2021.

Diutarakannya, sampai sekarang tim penyidik belum melakukan pemeriksaan secara yuridis tetapi masih dalam proses lidik sebagai saksi dari komisioner dan sekretariat.

Sementara itu Ketua KPU Bengkalis Fadhila Al Mausuly saat di konfirmasi terkait audit mengaku telah menyurati APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) yaitu Inspektorat KPU RI untuk meminta dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) dan juga akan melakukan Kordinasi dengan APIP daerah yaitu Inspektorat Kabupaten Bengkalis.

"Kita lagi menunggu penjadwalan kapan akan di mulai dan kita sudah menyurati sejak 29 Maret 2021 lalu,"ujar Fadillah Al Mausuly.

Pemberitaan sebelumnya Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkalis, Fadhilah Al Mausuly diperiksa tim penyidik unit tindak pidana Korupsi (Tipikor) Polres Bengkalis.

Dugaan, pemeriksaan dilakukan terkait penggunaan dana anggaran penyelenggaraan Pilkada Bengkalis tahun 2020 senilai Rp 40 miliar.

Bukan hanya Fadhilah Al Mausuly, Bendahara KPU Hendra Candra turut diperiksa oleh penyidik tipikor. Mereka bersamaan tiba sekitar pukul 09.00 WIB, langsung ke ruang tipikor Polres Bengkalis.