RIAU24.COM -  JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly ogah mempersoalkan AD/ART Partai Demokrat yang dipermasalahkan kubu KLB. Ia menyarankan persoalan itu dibawa ke pengadilan.

"Ada argumen yang disampaikan tentang Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat . Kami menggunakan rujukan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga yang terdaftar disahkan di Kemenkumham tahun 2020 lalu. Dan argumen-argumen tentang Anggaran tersebut, yang disampaikan pihak KLB, kami tidak berwenang menilainya. Biarlah itu menjadi ranah pengadilan," kata Yasonna di Jakarta, Rabu (31/3/2021).

Jika pihak KLB Deli Sedang merasa bahwa AD/ART Demokrat tersebut tidak sesuai UU Partai Politik, Yassona mempersilakan menggugatnya di pengadilan sesuai peraturan hukum yang berlaku.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menolak mengesahkan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat yang menghasilkan Moeldoko sebagai ketua umum.

"Dari hasil pemeriksaan terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik, sebagaimana yang dipersyaratkan, masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi, antara lain perwakilan Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), tidak disertai mandat dari ketua DPD-DPC. Dengan demikian, pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara, tanggal 5 Maret 2021, ditolak," ujarnya.

Terkait hal ini, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat versi KLB, Marzuki Alie mengaku sudah mengetahui hasil yang disampaikan Menkumham itu dan pihaknya sudah siap untuk kalah. Baca juga: Pemerintah Tolak Sahkan Pengurus Partai Demokrat Kubu Moeldoko

Bahkan, pihaknya sudah menyiapkan siaran pers untuk media terkait pengumuman hari ini. "Langsung ke pak Rahmad (Jubir Partai Demokrat KLB), udah ada kok, udah ada rilis persnya, kami sudah siapkan. Memang kami tahu, kami siap untuk kalah, pers rilisnya sudah ada," ujar Marzuki saat dihubungi wartawan, Rabu (31/3/2021).

Adapun soal Menkumham yang mempersilakan kubu KLB Moeldoko untuk menggugat ke pengadilan, pihaknya masih sedang mempelajari hal itu. ***