RIAU24.COM -  Bersama Selandia Baru, Australia ikut mendukung sanksi internasional atas pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap Muslim Uighur yang dilakukan Cina.

Di antara penganiayaan etnis minoritas lainnya, diyakini sekitar satu juta orang telah ditahan selama beberapa tahun terakhir dengan kedok 'pendidikan ulang' di mana terjadi dugaan penyiksaan, kerja paksa dan pelecehan seksual terhadap muslim Uighur.
zxc1
Amerika Serikat, Inggris, Kanada dan Uni Eropa, kini telah didukung oleh Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne dan mitranya dari Selandia Baru Nanaia Mahuta dalam pernyataan bersama.

"Pemerintah Australia dan Selandia Baru hari ini menegaskan kembali keprihatinan besar mereka tentang meningkatnya jumlah laporan yang kredibel tentang pelanggaran hak asasi manusia yang parah terhadap etnis Uighur dan minoritas Muslim lainnya di Xinjiang," bunyi pernyataan itu.

Menteri Payne dan Mahuta mengatakan bahwa pemerintah Australia dan Selandia Baru telah mengawasi peningkatan jumlah laporan tentang kamp penahanan Muslim di Xinjiang sejak 2018.

“Sejak 2018, ketika laporan mulai bermunculan tentang kamp-kamp penahanan di Xinjiang, Australia dan Selandia Baru secara konsisten meminta China di Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menghormati hak asasi orang Uighur, dan agama serta etnis minoritas lainnya,"
zxc2

Dalam sebuah pernyataan, juru bicara Kedutaan Besar Cina menentang keras pernyataan Menteri Payne tentang Xinjiang. 

Awalnya, Cina menyangkal tentang keberadaan kamp-kamp tersebut. Namun, baru-baru ini mereka mengaku adanya kamp tersebut sebagai langkah yang diperlukan untuk melawan terorisme sehubungan dengan kekerasan separatis di wilayah Xinjiang.

"Tuduhan tersebut, dengan mengabaikan fakta dan berdasarkan disinformasi dan kebohongan, adalah serangan yang tidak beralasan terhadap Cina dan murni manipulasi politik," kata Kedutaan Besar Cina.

Cina juga serang balik pemerintah Australia dengan membuka lebar-lebar aib mereka tentang suku Aborigin yang merupaka suku asli Australia.

“Kami mendesak pemerintah Australia untuk berhenti memfitnah Cina, menahan diri dari campur tangan dalam urusan internal Cina dan berhenti menerapkan standar ganda pada hak asasi manusia. Kami menyerukan Australia untuk merenungkan dan mengatasi masalahnya sendiri, khususnya pembunuhan warga sipil tak berdosa oleh personel militer luar negeri Australia, memburuknya situasi diskriminasi rasial, ketidakcukupan yang telah berlangsung lama dalam perlindungan hak-hak masyarakat Aborigin serta orang-orang yang tidak manusiawi," tegasnya.