"Pada saat ingin membuka usaha tambak, kalau izin kita dahulukan, izin kita dapat namun usaha tidak berjalan karena lamanya pengurusan izin tentu menjadi sia sia,"katanya.

Abdul Kadir kembali mengungkapkan agar pemerintah Bengkalis bisa memberikan regulasi yang bisa memilah antara tambak intensif, dengan tambak rakyat. Untuk tambak rakyat diberikan kemudahan dalam pengurusan perizinan.

"Ada tambak dibawah lima hektare di kategorikan tambak rakyat, pengurusan izinnya di permudah. Kalau perlu tanpa UKL atau AMDAL, dengan SPPL saja untuk tambak rakyar sudah bisa mengurus izinnya," ujarnya.

Menanggapi keluhan masyarakat Rupat Utara ini, Wabup Bengkalis Bagus Santoso langsung memapaparkan apa yang disampaikan Abdul Kadir soal tambak udang di Rupat Utara, memang potensi yang sangat baik. Namun memang perlu pengaturan regulasi yang jelas.

"Untuk tambak ini perlu adanya Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang jelas. Namun seperti diketahui RTRW Bengkalis mandek pembahasan selama setahun ini di DPRD,"ujar Bagus Santoso.

Untuk itu nanti akan disampaikan pihaknya kepada DPRD Bengkalis untuk segera menuntaskan pembahasan RTRW ini. Sementara terkait permintaan masyarakat dalam mempermudah perizinan akan dibantu nantinya untuk dibuatkan regulasinya.