RIAU24.COM -  Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo meminta eks Sekretaris Menteri BUMN M Said Didu agar tidak memelintir fakta yang sudah jelas kebenarannya.

Melalui akun Twitter pribadinya masing-masing, kedua politikus ini terlibat dalam adu argumentasi.
zxc1
"Pak @msaid_didu, tak usah memelintir yang sudah benar, pemerintah bukan tak mau membayar. Yang benar: anggaran sudah disediakan dan saat ini sedang verifikasi dokumen oleh auditor BPKP supaya kredibel dan akuntabel. Ini ngurus negara pak, bukan kandang sapi. Ada aturan dan prosedur," tegas Prastowo Yustinus pada Said Didu, Rabu (24/3).

Sebelumnya, Said Didu mengomentari hal terkait jumlah tenaga kesehatan yang gugur dalam tugasnya membantu pasien Covid-19. Said Didu mengatakan bahwa insentif bagi para nakes lebih penting daripada menggaji staf khusus milenial, kartu prakerja dan lainnya.

"Ini lebih penting daripada menggaji stafsus milenial, BPIP, kartu prakerja dan biayai buzzeRp," ujar Said Didu.

Atas balasan Prastowo Yustinus, Said Didu tanyakan apa yang salah dari argumentasinya hingga disebut memelintir kebenaran.

"Mas @prastow, apa yang salah dai mention saya tersebut sehingga anda katakan dipelintir? Itu pendapat saya bahwa insentif nakes jauh lebih penting dari yang saya sebutkan. Itu saja kok. Kalau alasan pre audit dulu baru dibayar, apakah penerima dana kartu prakerja juga pre audit juga?," tanya Said Didu ke Prastowo.

Prastowo Yustinus menjawab bahwa analogi yang digunakan Said Didu dengan membandingkan insentif nakes dan kartu prakerja saja sudah salah.
zxc2
"Wah ini salah analogi, insentif nakes vs prakerja. Yang dilakukan pada keduanya bukan pre audit tapi verifikasi. Prakerja, verifikasinya pada syarat/kriteria penerima. Insentif nakes verifikasinya pada saat klaim/permohonan pembayaran disampaikan (atas apa yang sudah dikerjakan," jelas Prastowo Yustinus lagi.

Ia juga menyarankan Said Didu untuk tidak mengolok-olok lembaga-lembaga yang disebutkannya. Karena menurut Prastowo Yustinus, mereka bekerja sesuai dengan prosedur dan menerima hak yang sudah diatur termasuk bagi para penerima kartu prakerja.

"Dan menurut saya tak perlu mengolok-olok lembaga itu, mereka bekerja sesuai tusi dan berhak digaji, termasuk peserta Prakerja. Semua penting, ada tusi dan sisdur masing-masing. Lain halnya kalau anda bandingkan insentif A vs insentif B," pungkasnya.