"Penculikan ini akan memengaruhi pendaftaran sekolah dalam beberapa bulan mendatang," kata Henry Anumudu, pendiri Sharing Life Africa, sebuah organisasi nirlaba yang mendukung pendidikan berkualitas dan pemberdayaan wanita di komunitas berpenghasilan rendah, menyebut penculikan sekolah sebagai serangan terhadap sistem pendidikan yang rapuh di utara negara itu. Sekitar 10,5 juta anak di Nigeria tidak bersekolah - satu dari setiap lima anak putus sekolah di dunia. Mayoritas dari mereka berada di Nigeria utara, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa.

“Jika kita tidak dapat menyelesaikan masalah ketidakamanan dan keamanan, memastikan bahwa anak-anak akan pergi ke sekolah dan kembali ke rumah akan menjadi masalah besar. Keamanan adalah hal mendasar saat ini,” kata Anumudu kepada Al Jazeera.

Di masa lalu, pemerintah telah melancarkan operasi militer yang melibatkan pemboman tempat persembunyian yang dicurigai untuk mengatasi bandit dan menyelamatkan korban penculik. Tetapi sejak penculikan meningkat pada bulan Desember, tidak ada penangkapan atau penuntutan. Kurangnya akuntabilitas ini, dikombinasikan dengan kegagalan pihak berwenang untuk meningkatkan operasi keamanan dan intelijen, berkontribusi pada rasa ketidakpercayaan yang mengakar di antara warga yang rentan yang membuat mereka berselisih dengan pemerintah, kata para analis.

Banyak juga yang mengkritik otoritas negara tertentu seperti di Katsina dan Zamfara karena bernegosiasi dengan bandit dan memperkenalkan skema amnesti, dengan mengatakan bahwa mereka seharusnya fokus pada perlindungan warga negara. Negosiasi dan impunitas, kata para kritikus, akhirnya mendorong aktivitas kriminal karena para pelaku tahu mereka akan dapat setidaknya menegosiasikan kondisi untuk keselamatan atau bahkan mendapatkan uang tebusan yang besar.

Presiden Nigeria Muhammadu Buhari, yang menjabat pada 2015 karena berjanji untuk mengatasi rasa tidak aman, juga menyalahkan otoritas lokal dan negara bagian atas peningkatan penculikan massal. Dalam sebuah posting Twitter bulan lalu, dia mengatakan mereka harus meningkatkan keamanan di sekitar sekolah dan memperingatkan kebijakan "memberi hadiah kepada bandit dengan uang dan kendaraan" dapat "menjadi bumerang dengan konsekuensi bencana".

Tapi pemerintah federal juga mendapat kecaman. Para ahli mengatakan anggota badan keamanan negara itu kewalahan, dibayar rendah dan tidak dipersenjatai, sementara pasukan polisi sebagian besar tersentralisasi dan tidak dapat menangani tantangan keamanan internal. Yang lain juga mengkritik pemerintah setelah mereka memuji "bandit yang menyesal" karena memainkan peran dalam rilis terbaru anak sekolah Kankara.