RIAU24.COM - Pakar hukum tata negara, Prof Sugianto menilai jika kasus yang tengah dialami Partai Demokrat secara langsung maupun tidak langsung ikut menyeret nama Presiden Joko Widodo.

Hal itu dikarenanakan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko terlibat dalam upaya pengambilalihan kepemimpinan Demokrat dari Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Meski demikian, keterlibatan Moeldoko dalam konflik Partai Demokrat adalah urusan pribadi sang Kepala KSP. Tidak ada sangkut pautnya dengan Jokowi sebagai atasan Moeldoko.

Dia sendiri tidak menampik fakta adanya keterlibatan KSP Moeldoko di kubu Demokrat versi Kongres Luar Biasa Deli Serdang, Sumatera Utara.

"Saya anggap problem tersebut hal pribadi Moeldoko, bukan urusan negara," ujarnya, Senin, 15 Maret 2021.

Sugianto menlanjutkan, kemelut akibat munculnya Partai Demokrat versi KLB, adalah urusan internal partai. Sehingga sudah seharusnya diselesaikan secara internal pula.

Dia berpendapat, konflik Partai Demokrat cukup diselesaikan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI. Namun, kata dia lagi, Menkumham Yasona Laoly harus hati-hati dalam mengkaji regulasi.

Prof Sugianto meyakini jika Presiden Jokowi tidak ikut terlibat di dalamnya. Karena masih ada banyak hal yang butuh perhatian presiden, ketimbang mengurusi polemik internal partai.

"Sebaiknya Jokowi konsen urus bangsa dan negara yang sedang terlanda pandemi covid 19," tandas Sugianto seperti dilansir dari Rmol.id.