RIAU24.COM - Pelapor khusus PBB untuk Myanmar mengecam militer negara itu atas pembunuhan sedikitnya 70 orang sejak protes meletus terhadap perebutan kekuasaannya pada Februari, dengan alasan semakin banyak bukti kejahatan terhadap kemanusiaan - termasuk pembunuhan, penganiayaan dan penyiksaan.

Berbicara tentang "kebenaran yang mengerikan", penyelidik hak asasi manusia Thomas Andrews mengatakan kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada hari Kamis bahwa "negara Myanmar sedang dikendalikan oleh rezim yang membunuh dan ilegal".

Lebih dari setengah dari mereka yang tewas berusia di bawah 25 tahun, kata Andrews, menambahkan lebih dari 2.000 orang telah ditahan secara tidak sah sejak kudeta dan kekerasan terus meningkat.

“Ada banyak bukti video tentang pasukan keamanan yang dengan kejam memukuli pengunjuk rasa, petugas medis, dan pengamat. Ada video tentara dan polisi yang secara sistematis bergerak melalui lingkungan, menghancurkan properti, menjarah toko, menangkap pengunjuk rasa dan pejalan kaki secara sewenang-wenang, dan menembak tanpa pandang bulu ke rumah-rumah orang, ”katanya.

Andrews menyerukan agar sanksi multilateral dijatuhkan pada para pemimpin militer senior dan sumber utama pendapatan negara, "termasuk perusahaan milik militer dan perusahaan minyak dan gas Myanmar", katanya.

“Seharusnya tidak mengejutkan bahwa ada bukti yang berkembang bahwa militer Myanmar yang sama ini, yang dipimpin oleh kepemimpinan senior yang sama, sekarang terlibat dalam kejahatan terhadap kemanusiaan.”