RIAU24.COM -  Seorang perempuan berusia 19 tahun meninggal setelah diduga diperkosa oleh empat tetangga yang kastanya lebih tinggi di Desa Bhulgarhi, di Hathras pada 4 Oktober 2020. Kisah penyerangan brutal, kematian perempuan itu, dan kremasi paksa di tengah malam oleh polisi tanpa persetujuan keluarganya telah menjadi berita utama di seluruh dunia.

Sehari kemudian, Sidhique Kappan, seorang jurnalis berusia 41 tahun untuk portal berita berbahasa Malayalam Azhimukham, berangkat ke Bhulgarhi, melakukan perjalanan dari Delhi, tempat dia tinggal selama sembilan tahun.

Namun di tengah perjalanan Kappan ditangkap bersama tiga pria lainnya di dalam mobil sekitar 42 kilometer dari Hathras.

Di tahanan polisi malam itu - menurut keterangan yang dia berikan kepada keluarga dan pengacaranya - Kappan "diseret dan dipukuli dengan pentungan, ditampar mukanya, dipaksa untuk tetap terjaga dari pukul enam sore sampai pukul enam pagi dengan dalih diinterogasi dan ia menjadi subjek penyiksaan mental yang serius".

Polisi membantah semua tuduhan. Mereka mengatakan mereka menangkap Kappan karena dia pergi ke Hathras "sebagai bagian dari konspirasi untuk menciptakan masalah hukum dan ketertiban, juga memicu kerusuhan antarkasta".

Tiga pria lainnya di dalam mobil tersebut dituduh melakukan pelanggaran serupa.

Polisi mengatakan mereka adalah anggota Front Populer India (PFI) - sebuah organisasi Muslim garis keras yang berbasis di Kerala, yang sering dituduh pihak berwenang memiliki hubungan dengan kelompok ekstrem.

Mereka mengatakan bahwa Kappan "berpura-pura menjadi jurnalis dari sebuah surat kabar yang sudah tidak beroperasi dan ia disebut sebagai anggota PFI".

Klaim ini dibantah oleh Kerala Union of Working Journalists, pengacara Kappan, dan PFI, seperti dilansir BBC.

Serikat wartawan, organisasi yang diurus Kappan, menuduh polisi Uttar Pradesh membuat "pernyataan yang benar-benar salah dan tidak benar" dan menyebut penahanannya "ilegal".

Serikat pekerja bersikeras bahwa Kappan "hanya seorang jurnalis" dan "berusaha mengunjungi Hathras untuk melaksanakan tugas jurnalistiknya". Serikat pekerja telah mengajukan petisi ke Mahkamah Agung untuk meminta pembebasannya.

Atasannya, Azhimukham, juga mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa dia digaji perusahaan dan akan pergi ke Hathras untuk melakukan peliputan. 

Pengacara Wills Mathews, yang mewakili Kappan dan serikat jurnalis, mengatakan kepada BBC bahwa awalnya kliennya dituduh melakukan pelanggaran ringan dan dia bisa saja tak ditahan asal memberi jaminan.

Tetapi dua hari kemudian, polisi menuduh Kappan melakukan penghasutan dengan menggunakan Undang-Undang Pencegahan Kegiatan Melanggar Hukum (UAPA), undang-undang antiterorisme yang membuat sistem penjaminan hampir tidak mungkin dilakukan.

Mathews mengatakan kliennya "100% netral, jurnalis independen".

Pemerintah dan kepolisiannya mendapat kecaman global atas cara mereka menanggapi pemerkosaan dan kematian perempuan muda di Hathras itu, terutama setelah pihak berwenang mengkremasi tubuhnya di tengah malam, sehingga keluarga dan media tidak bisa memantau pemakamannya.

Polisi juga tidak dapat memberikan satu pun bukti yang memberatkan Kappan, kata Abhilash, pengacara Mahkamah Agung.

Namun mereka telah berhasil dalam satu hal, katanya: mengirim peringatan kepada wartawan untuk tidak pergi ke Hathras.

Penangkapan Kappan "berbeda dengan penangkapan orang biasa", kata pengacaranya, Matthews. "Membungkam media adalah akhir dari demokrasi," ujarnya.***