RIAU24.COM - Sejak junta militer melancarkan kudeta di Myanmar dan mengambil alih pemerintahannya, protes telah diadakan di seluruh negeri, dengan banyak yang sayangnya berakhir dengan kekerasan.

Dilansir dari The Wall Street Journal melaporkan bahwa setidaknya 38 orang telah tewas pada 4 Maret saja dengan jumlah korban sebenarnya diperkirakan jauh lebih banyak.

Sayangnya, kekerasan tampaknya tidak akan berhenti dalam waktu dekat karena junta militer tetap menentang tekanan internasional. Selain itu, tentara dan polisi Myanmar yang bersenjata berkomitmen penuh untuk kudeta dengan banyak ancaman kekerasan dan kematian bagi pengunjuk rasa junta.

Bahkan, tentara dan polisi Myanmar yang bersenjata ini bahkan menggunakan media sosial seperti TikTok untuk mengancam para pengunjuk rasa di negara tersebut. Seperti dilansir Reuters, kelompok hak digital lokal bernama Myanmar ICT for Development (MIDO) mengatakan telah menemukan lebih dari 800 video pro-militer di TikTok yang mengancam publik jika melawan junta militer.

Menurut direktur eksekutif MIDO Htaike Htaike Aung, video yang mereka temukan hanyalah puncak gunung es dan ada banyak video tentara dan polisi berseragam lainnya yang mengancam publik di TikTok. Satu video yang menjadi viral pada bulan Februari menunjukkan seorang pria di asrama tentara mengarahkan senapan serbu ke kamera dan berbicara kepada pengunjuk rasa dengan mengatakan,

"Aku akan menembak wajahmu ... dan aku menggunakan peluru sungguhan."

"Saya akan berpatroli di seluruh kota malam ini dan saya akan menembak siapa pun yang saya lihat ... Jika Anda ingin menjadi martir, saya akan memenuhi keinginan Anda."

Sejak video tersebut menjadi viral di TikTok, perusahaan tersebut telah berjanji untuk menghapus video apa pun yang memicu kekerasan. TikTok juga merilis pernyataan yang mengatakan bahwa mereka telah dan akan terus segera menghapus semua konten yang menghasut kekerasan atau menyebarkan informasi yang salah atau konten apa pun yang melanggar pedomannya.

TikTok adalah salah satu aplikasi media sosial yang tumbuh paling cepat di Myanmar, bahkan sebelum kudeta. Namun, terjadi peningkatan astronomi pada Februari sejak pemerintah melarang Facebook. Larangan ini mengikuti keputusan raksasa teknologi AS untuk melarang semua halaman yang terkait dengan tentara Myanmar. Dengan meningkatnya popularitas TikTok di Myanmar, banyak yang percaya bahwa junta militer berusaha untuk mengembangkan kehadirannya di dalam aplikasi untuk mendapatkan kepercayaan publik pasca kudeta.