RIAU24.COM -  KLB Demokrat menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025. Keputusan diambil dalam Kongres Luar Biasa di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat 5 Maret 2021.

Seperti diketahui kongres ini diselenggarakan oleh sejumlah kader senior Demokrat yang kecewa dengan kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Dilansir dalam Tempo.co, Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Situ Zuhro, menilai keterlibatan pihak luar dalam penyelenggaraan KLB Demokrat menunjukkan tidak ada nilai moral politik.

Siti mengatakan, dari perspektif demokrasi, peristiwa KLB Demokrat di Sumatera Utara bisa dikatakan sebagai anomali politik dan demokrasi. Walaupun sejumlah partai juga pernah menyelenggarakan KLB, Siti menilai KLB Demokrat tidak lazim.

KLB tersebut, juga memprihatinkan karena menafikan etika dan norma, serta menjungkirbalikkan peraturan partai. Selain membuat publik bingung, KLB Demokrat juga menunjukkan atraksi politik di mana para elite hanya berkompetensi dan berpikir untuk 2024.

Dengan adanya penilaian ini, warganet pun juga memberikan komentar tentang pelaksanaan KLB Demokrat kali tersebut. Dalam postingan Twitter @tempodotco, warganet juga beranggapan bahwa dalam berpolitik moral itu seperti tidak ada.

“Saya juga punya pertanyaan yg sama memang politik punya moral? Adanya politik punya kepentingan,” ungkap @WijayaHanie

“Moral Politik itu PR besar dan utama dari partai partai politik negeri ini. Desas desus partai politik narik setoran sampai milyaran rupiah dari calon kepala daerah dalam Pilkada itu lebih biadab lagi sesungguhnya,” ungkap @lignummare

“Sudah lama di republik ini moral politik tidak ada. Tidak mau mensholatkan jenazah karena alm adalah pendukung salah satu calon gubernur adalah salah satu contohnya,” ungkap @itha3n

Konflik kepengurusan yang bermuara dari kudeta bukan kali pertama terjadi di parpol. Salah satunya pernah terjadi di PKB.

Kejadian itu terjadi pada tahun 2008, internal PKB juga pernah memanas.