RIAU24.COM -  Kurang dari setahun yang lalu, Valentina membuat keputusan untuk mengganti jilbabnya dengan niqab. "Saya merasa lebih baik dan lebih aman memakainya," katanya seperti dilansir dari Al Jazeera. 

Valentina, 32 tahun dari Swiss, yang lebih suka diidentifikasi hanya dengan nama depannya, mengatakan dengan mengenakan niqab (kerudung yang dikenakan oleh beberapa wanita Muslim yang menutupi bagian bawah wajah) adalah pilihan pribadi.

“Saya memakainya untuk diri saya sendiri, bukan sebagai simbol dunia luar,” katanya. Tapi Valentina mungkin tidak bisa memakai niqab lebih lama lagi. Pada 7 Maret, Swiss akan memberikan suara dalam referendum yang dapat mengantarkan larangan penutup wajah, seperti niqab, di depan umum. Undang-undang tersebut, yang disebut secara lokal sebagai larangan burqa, tidak secara khusus menyebutkan penutup wajah yang dikenakan oleh wanita Muslim tetapi sebagian besar terlihat menargetkan mereka.

Undang-undang yang diusulkan mengamanatkan bahwa “tidak ada yang boleh menutupi wajah mereka di depan umum” dan bahwa “tidak ada yang diizinkan untuk memaksa seseorang untuk menutupi wajah mereka berdasarkan jenis kelamin mereka”.

Ada beberapa pengecualian, seperti alasan kesehatan dan tradisi seperti karnaval. Jajak pendapat di media lokal menunjukkan bahwa para pemilih akan menyetujui undang-undang tersebut, sebuah langkah yang diyakini beberapa anggota minoritas Muslim membuat mereka keluar dari masyarakat.

Inisiatif untuk melarang penutup wajah diluncurkan oleh Egerkinger Komitee, sebuah kelompok termasuk politisi sayap kanan Partai Rakyat Swiss (SVP) yang mengatakan bahwa mereka mengorganisir perlawanan terhadap klaim kekuasaan politik Islam di Swiss.

Kelompok tersebut berpendapat bahwa "orang bebas menunjukkan wajah mereka" dan bahwa "burqa dan niqab bukanlah pakaian biasa", tetapi melambangkan penindasan terhadap perempuan. Pada 2017, kelompok tersebut mengumpulkan 100.000 tanda tangan yang diperlukan untuk mengajukan masalah tersebut ke referendum, yang akan berlangsung pada 7 Maret.

Bagi Andreas Tunger-Zanetti, seorang peneliti Islam di Universitas Luzern dan penulis buku The Burqa Debate di Swiss, mengatakan,“Ini tentang mengelola keragaman. Ini adalah masalah bagi banyak orang di Swiss karena tidak ada lagi profil identitas berbeda yang diingat orang sejak masa mudanya,” katanya. 

Tunger-Zanetti mengatakan burqa adalah sasaran empuk yang mewakili "ancaman" keragaman karena tidak diragukan lagi dikaitkan dengan Islam oleh para pemilih Swiss. Menurut statistik resmi, ada sekitar 380.000 Muslim yang tinggal di Swiss, sekitar 5 persen dari populasi, banyak yang berakar di wilayah Balkan. Statistik resmi tentang wanita yang memakai penutup wajah tidak ada, tetapi Tunger-Zanetti mengatakan jumlahnya rendah. Tahun lalu, dia melakukan survei di antara tokoh-tokoh penting dalam komunitas Muslim Swiss, menanyakan berapa banyak wanita yang mereka kenal yang mengenakan penutup wajah penuh.

“Survei tersebut mengungkapkan bahwa tidak ada burqa di Swiss,” kata Tunger-Zanetti.

Dia mengatakan bahwa antara 21 dan 37 wanita mengenakan niqab.

“Sulit untuk melihat bagaimana ini bisa dijual sebagai Islamisasi pura-pura,” tambahnya. Ini bukan pertama kalinya komunitas Muslim Swiss merasa dikucilkan melalui referendum. Pada tahun 2009, para pemilih menerima undang-undang, yang juga diusulkan oleh Komitee Egerkinger, untuk melarang pembangunan menara baru.

Saat itu, Dewan Pusat Islam Swiss dibentuk untuk mewakili suara Muslim dalam diskusi seputar referendum menara. Sejak itu menjadi kelompok hak-hak sipil Muslim terbesar di negara itu. Juru bicara organisasi, Janina Rashidi, tidak melihat perlunya undang-undang yang diusulkan tentang penutup wajah. "Anda mengkriminalisasi wanita karena mengenakan sesuatu. Saya dapat memahami bahwa menutupi wajah, bagi sebagian orang, mungkin terlihat aneh,” katanya, “tetapi ada begitu banyak hal dalam masyarakat kita yang terlihat aneh bagi satu atau yang lain," katanya.

Rashidi membandingkan perdebatan seputar burqa dengan perbedaan pendapat dan preferensi seputar tato wajah. Rashidi mengatakan undang-undang semacam itu memperkuat sentimen yang dipegang oleh banyak Muslim untuk tidak dipandang sebagai anggota penuh masyarakat Swiss, meskipun mereka orang Swiss atau pernah tinggal di negara itu selama sebagian besar hidup mereka.

“Radikalisasi yang kami khawatirkan mungkin terjadi bukan karena salah persepsi atau keyakinan agama,” katanya, “itu akan menjadi akibat langsung dari tindakan ini dan wacana publik dengan agenda Islamofobia yang jelas.”

Pemerintah Swiss telah merekomendasikan pemilih menolak proposal tersebut. Pada Januari, ia mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa larangan nasional akan "merusak kedaulatan kanton, merusak pariwisata dan tidak membantu kelompok wanita tertentu".

Larangan tersebut telah diberlakukan di tingkat lokal oleh dua kanton - setara dengan negara bagian Swiss - St Gallen dan Ticino.

Di St Gallen, tidak ada wanita yang dilaporkan atau didenda karena menutupi wajahnya sejak undang-undang itu diberlakukan pada 2019. Di Ticino, ada 60 pelanggaran yang terdaftar sejak undang-undang itu diberlakukan pada tahun 2016, yang sebagian besar adalah penggemar olahraga bertopeng, dan bukan wanita yang mengenakan burqa atau niqab.

Jika larangan tersebut ditolak dalam referendum, sebuah proposal pemerintah akan mulai berlaku yang mewajibkan penutup wajah dilepas untuk tujuan identifikasi. Pendanaan juga akan diberikan kepada organisasi hak-hak perempuan.

Adapun Valentina menganggap jika pemungutan suara terasa pribadi. “Saya sangat sedih karena propaganda inisiatif ini didasarkan pada gagasan bahwa kami pengguna niqab adalah teroris,” katanya.

“Saya benar-benar menentang organisasi teroris, dan saya tidak melihat diri saya sebagai ekstrim tetapi sebagai seorang Muslim normal,” katanya.

Jika Swiss menerima larangan pada pemungutan suara, Valentina mengatakan dia akan pindah ke Mesir, tempat keluarga suaminya berasal. “Saya tidak akan melepas niqab,” katanya.