RIAU24.COM -  Sejak diteken Presiden Jokowi pada 2 Februari 2021 lalu, hingga saat ini banyak pihak yang menolak dan mengkritik kebijakan pemerintah terkait pelegalan produksi minuman keras (miras). Seperti diketahui, Kebijakan itu termaktub dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Meski Perpres tersebut merupakan pelaksanaan dari UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker), tetap saja dinilai tidak elok. 
Tak hanya itu, Perpres ini juga dikhawatirkan bakal menjadi pemicu terganggunnya keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Jika Kamtibmas terganggu, para investor tidak akan masuk. Sebab pada prinsipnya investor akan datang apabila situasi tetap kondusif. Sehingga Perpres ini dinilai jadi blunder bagi Presiden Jokowi. 

Penilaian itu dilontarkan pengamat Kebijakan Publik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Karim Suryadi.

"Menurut saya blunder, meskipun saya bukan ahli ekonomi tetapi saya meragukan dampak Perpres miras terhadap ekonomi. Nah Perpres Miras ini mengancam kondusivitas masyarakat," lontarnya, Senin 1 Maret 2021. 

Dilansir rmol, Karim menilai, legalitas produksi miras tidak didukung modal sosial yang cukup. Meskipun aturan ini hanya berlaku di beberapa provinsi yang mayoritas masyarakat non-muslim, yakni Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua.

Dikatakan, Perpres tersebut menabrak fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan miras. Jika suatu hal yang sebelumnya diharamkan tetapi saat ini justru dilegalkan, ke depannya akan terdapat banyak larangan-larangan yang bisa dilawan oleh negara.

Menurutnya, masyarakat di mana pun akan menolak jika terjadi mabuk-mabukan di muka umum.

"Meski mereka (masyarakat) tahu bahwa itu (legalitas miras) dibolehkan nantinya juga akan melihat seberapa jauh maslahatnya bagi kepentingan publik," tambahnya. 

Namun Karim juga tak menampik, ada komunitas masyarakat yang menoleransi kebiasaan mengomsumsi miras jika dilangsungkan di ruang privat.

"Saya yakin mereka tidak akan mengizinkan bila dilegalisasi di ruang publik," pungkasnya. ***