RIAU24.COM -  Hingga saat ini, isu Kongres Luar Biasa (KLB) yang tengah menyasar kepada Partai Demokrat, masih terus menggelinding dan menjadi bola panas. Pro kontra disertai beragam perkembangan tersu terjadi. 

Terkait hal ini, Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, persoalan ini adalah sesuatu hal yang serius. 

Ia menilai, isu KLB menjadi bagian dari upaya mengambil alih kepemimpinan parpol, di tengah krisis kekuataan oposisi dalam dinamika politik di Indonesia.

"Orang menjadi oposisi itu penting. Tapi anggaplah KLB ini berhasil ya. DPC, DPD, DPP ganti semua, kemudian Ketum dan Sekjen ganti. Partai ini (Demokrat) mungkin enggak jadi oposisi? Kecil kemungkinan kan. Pasti akan menjadi koalisi," lontarnya, dilansir rmol, Kamis 25 Februari 2021 tadi malam. 

Dengan melihat dari perspektif seperti itu, Pangi menilai sistem demokrasi Indonesia terancam rusak. Karena ada upaya-upaya menghapus eksistensi oposisi yang memiliki kekuatan politik cukup besar.

Pangi kemudian membandingkan antara Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN). Bila Demokrat menyatakan dengan terang-terangan sebagai oposisi, maka PAN lebih memilih mengaku menjadi mitra kritis pemerintah. 

"Jangan-jangan karena alasan itu juga PAN tidak mau menjadi oposisi kan? Kalaupun anggaplah PAN sekarang menjadi oposisi, mungkin enggak mengalami seperti Demokrat? Ya, ada kemungkinan," ujarnya lagi. 

"Ini saya khawatirnya, orang trauma jadi opisisi kalau begini. Rawan diambil alih partainya," ujarnya. 

Sebelumnya, Pangi juga menyorot partai koalisi pemerintah, yang tak pernah digoyang isu KLB. 

"Kalau seandainya Partai Demokrat berada pada koalisi pemerintah, apakah mungkin terjadi KLB?" ujarnya. 

"Kenapa di semua paratai koalisi pemerintah tidak ada KLB? Itu juga pertanyaan kenapa itu tidak terjadi, kenapa hanya terjadi pada partai oposisi," sambungnya.

Pangi kemudian mengulang kejadian yang menimpa Partai Golkar pada akhir 2014 silam. Ketika itu, Golkar digoyang dengan isu dualisme kepemimpinan, yaitu saling klaim kepemimpinan antara Kubu Abu Rizal Bakrie hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) versi Bali dengan kubu Agung Laksono Ketum versi Munaslub Ancol.

"Kemudian skenarionya didesain dengan SK Menkumham. Yang disahkan adalah Munaslub Ancol," terang Pangi.

Dari kejadian itu, Pangi melihat ada desain politik yang didesain oleh penguasa kala itu, yang tidak menutup kemungkinan juga akan menimpa Partai Demokrat dalam isu KLB ini.

Sebab dia berpandangan, semua parpol yang pernah mengalami KLB atau Munaslub, struktur kepengurusan partainya selalu ditandatangani dan disahkan oleh lembaga pemerintahan, yaitu Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

"SK mana yang tidak pernah ditandatangani oleh Menkumham yang namanya KLB? Bagaimana mungkin logikanya SK kepengurusan partai di tandatangani oleh Menkumham," ujarnya lagi. ***