RIAU24.COM -   Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu mengungkit sekaligus mempertanyakan kembali Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42/2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Pejabat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP.

Menurut peraturan itu BPIP bakal mendapatka gaji Rp100 juta/bulan.

Tak hanya mengungkit, Said Didu juga mempertanyakan apakah BPIP itu juga bekerja sebagai buzzer.

Pertanyaanya itu disampaikannya melalui akun Twitter miliknya @msaid_didu, Selasa, 23 Februari 2021.

"Apakah BPIP memang memiliki fungsi sebagai buzzer dengan gaji Rp100 juta per bulan ?," ujarnya.

Warganet yang mengikuti akun Twitter miliknya turut mengomentari pertanyaanya itu. Ada yang mengaku heran, kesal, dan ada juga yang berbeda karena mempertanyakan kinerja BPIP hingga saat ini.