RIAU24.COM -  Terlepas dari saran dari Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR), pemerintah Malaysia memutuskan untuk tetap mengembalikan 1.200 warga negara Myanmar termasuk wanita dan anak-anak kembali ke negara asalnya pada 23 Februari, meskipun saat ini negara tersebut sedang menjalani kudeta militer.

Pada tanggal 1 Februari 2021, militer Myanmar merebut kekuasaan atas pemerintah dan mengumumkan keadaan darurat selama setahun setelah pemilihan umum yang menyebabkan partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Suu Kyi menang telak, seperti dilansir dari BBC.

Kapal-kapal angkatan laut Myanmar tiba di perairan Malaysia pada Sabtu (20 Februari) untuk menjemput para tahanan, memicu peringatan dari badan pengungsi PBB dan Amerika Serikat yang menyatakan keprihatinan mereka bahwa misi tersebut akan membahayakan nyawa orang-orang yang dideportasi tersebut.

Thu Zar Moung, pendiri dan ketua Komunitas Pengungsi Muslim Myanmar, menambahkan bahwa 85 tahanan Muslim Myanmar, termasuk kelompok rentan seperti wanita dan anak-anak, akan dideportasi. "Mereka tidak ingin kembali ke Myanmar," katanya, dalam pernyataan yang direkam oleh Reuters.

“Bahkan selama perjalanan dari Malaysia ke Myanmar, nyawa mereka bisa terancam dan (itu) berbahaya.”

Malaysia telah berjanji untuk tidak mendeportasi Muslim Rohingya dan pengungsi yang diidentifikasi oleh UNHCR. Namun, masih ada kekhawatiran tentang deportasi pencari suaka karena badan PBB belum diberi izin untuk mewawancarai tahanan selama lebih dari setahun untuk memverifikasi atau mendaftarkan mereka.