Keputusan hari Jumat membatalkan putusan sebelumnya oleh pengadilan distrik Chiba yang mengecualikan pemerintah dari tanggung jawab. Hakim Yukio Shirai mengatakan pemerintah bisa meramalkan risiko tsunami besar dan mengambil tindakan setelah penilaian jangka panjang terhadap aktivitas seismik pada 2002.

Pengacara yang mewakili penggugat menyambut baik keputusan itu dan mengatakan itu akan memengaruhi kasus lain yang menunggu keputusan. “Kasus ini menimbulkan pertanyaan apakah kita harus mentolerir masyarakat yang memprioritaskan kegiatan ekonomi daripada kehidupan dan kesehatan masyarakat,” kata Izutaro Mangi, pengacara yang mewakili penggugat.