RIAU24.COM - Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid mengomentari soal adanya sikap yang berbeda-beda antara Presiden Joko Widodo dengan bawahannya soal merevisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Politisi PKS tersebut bingung karena selama ini Presiden Joko Widodo menekankan jika tidak ada visi misi menteri, yang ada hanya visi presiden. Sedangkan respons para pembantu terhadap keinginan merevisi tidak sama.

"Kok bisa para menteri merespons secara berbeda-beda keinginan Joko Widodo untuk merevisi UU ITE? Aneh. Bukankah yang ada adalah visi presiden, bukan visi menteri? Bukankah mereka pembantu Presiden, bukan penyanggahnya?" kata Hidayat Nur Wahid dilansir dari Rmol.id, Jumat, 19 Februari 2021.

Dia menyebutkan, kondisi tersebut akan semakin aneh jika Jokowi akhirnya membatalkan niat baik merevisi UU ITE. Artinya, Jokowi luluh dengan sanggahan para pembantu dan kemudian mengikuti sanggahan tersebut.   

"Lebih aneh lagi kalau akhirnya presiden malah mengikuti maunya pembantu-pembantunya!" kata dia lagi.

Terkiat keinginan Presiden Jokowi yang merevisi UU ITE, Menko Polhukam, Mahfud MD mengatakan pemerintah akan mendiskusikan insiatif merevisi UU itu. Mahfud kemudian mengurai bahwa pada awalnya, UU ITE dibuat karena banyak yang mengusulkan dengan semangat agar ada regulasi tersebut.

Sementara Menkominfo Johnny G. Plate merespons jika pemerintah mendukung lembaga penegak hukum untuk membuat pedoman interpretasi resmi terhadap UU ITE. Pedoman itu nantinya akan dilakukan oleh Mahkamah Agung, Kepolisian, Kejaksaan, dan kementerian/lembaga lainnya.

Sedangkan Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Bidang Informasi dan Komunikasi Politik, Juri Ardiantoro justru melempar bola panas revisi UU ITE ke DPR. Sementara pemerintah fokus menggodok pedoman interpretasi.