RIAU24.COM - Pengamat politik, Rocky Gerung menanggapi wacana tersebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk merevisi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Dia menyebutkan jika rencana revisi UU ITE sekadar menguji respons publik. "Beliau sekadar tes ombak seberapa serius tanggapan publik," kata Rocky dilansir dari Sindonews.com, Rabu, 17 Februari 2021.

Rocky sendiri yakin jika publik tidak akan merespons wacana tersebut. Sebab, dia menilai jika wacana itu hanya angin surga.

"Banyak angin surga akhir-akhir ini," kata Rocky lagi.

Dia berpendapat, UU ITE adalah alat untuk mengendalikan lawan politik atau oposisi. Untuk itu, poinnya bukan pada UU ITE, tapi juga ada atau tidaknya oposisi.

"Percuma UU ITE direvisi tapi oposisi tidak diakui oleh pemerintah," terang Rocky.

Masih menurut Rocky, percuma juga jika UU ITE diabaikan, tapi nantinya digunakan UU lain dalam menghadapi oposisi.

"Harus diaktifkan oposisi. Jadi kalau dikatakan silakan revisi UU ITE, iya tetapi oposisi sudah diserap ke istana, lalu siapa yang mau bicara. Enggak ada kan, begitulan dimensinya," tandasnya.