RIAU24.COM - Gerindra merupakan partai dengan perolehan suara terbesar kedua. Seharusnya, partai yang dipimpin oleh Prabowo Subianto itu bisa mengambil banyak peran di pemerintahan. Apalagi Prabowo kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI.

Sayangnya, belakangan Prabowo seakan tidak berkutik dan irit bicara pasca masuk ke pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin. Hal itu disentil oleh pakar hukum tata negara, Refly Harun.

"Kalau pilihannya masuk pemerintah (tapi) Gerindra tidak bisa apa-apa, kenapa masuk pemerintahan? Kalau misalnya Prabowo tidak bisa ngomong apa-apa, kenapa masuk pemerintahan?" kata Refly Harun dilansir dari Rmol.id, Sabtu, 13 Februari 2021.

Maka itu, wajar beragam pertanyaan tersebut dilontarkan. Karena status Gerindra merupakan partai terbesar kedua setelah PDIP di pemerintahan. Tapi, besarnya Gerindra dan Prabowo seakan tak berdampak signifikan terhadap sepak terjangnya.

Di sisi lain, Refly mengurai banyak kontribusi dan perbaikan yang sebetulnya bisa dilakukan Prabowo dan Gerindra di pemerintahan.

"Misalnya merujuk survei Indikator Politik yang mengatakan, tingkat demokrasi hanya 53 persen. Artinya, ada orang melihat 47 persen, atau katakanlah yang belum menjawab bahwa ada masalah dalam demokrasi," jelas Refly.

"Gerindra dan Prabowo harus lebih banyak bicara, self critic kalau mereka merasa di pemerintahan," tuturnya.