RIAU24.COM - Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun mengatakan jika buzzer yang ada saat ini seringkali merusak kualitas demokrasi.

"Justru buzzer seringkali merusak kualitas demokrasi," kata Ubedilah dilansir dari Rmol.id, Kamis, 11 Februari 2021.

Namun, lanjut dia, Jokowi dinilai memimpin negara semaunya sendiri dan semaunya oligarki. Sebab, dalam empat tahun terakhir ini, yang ditunjukkan presiden justru arogansi.

"Tidak mau mendengar pendapat rakyat. Bahkan dalam setahun ini rezim sering bertindak otoriter bersembunyi dibalik pandemi Covid-19," ujarnya lagi.

Maka itu, Ubedilah menilai bahwa Presiden Jokowi kemungkinan tidak akan membubarkan para buzzer. Paling mungkin sebatas mengatur buzzer, itupun jika bisa.

"Sebab ia justru menikmati kontribusi buzzer bagi kekuasaannya. Ini yang saya sebut sebagai digital otoritarianism atau mengarah kepada digital dictatorship. Bertindak otoriter dengan menggunakan instrumen digital," terangnya.

"Jangankan Muhammadiyah dan Dewan Pers yang menasehati, Muhammadiyah dengan NU saja tidak didengar kok nasehatnya. Itukan terjadi saat Muhammadiyah dan NU menolak pengesahan UU Omnibuslaw Ciptaker 2020 lalu," tandas Ubedillah.