RIAU24.COM - Twitter pada hari Senin memblokir sementara lusinan akun dan tweet di India atas permintaan pemerintah nasionalis Hindu, termasuk dari majalah berita terkemuka dan petani yang melakukan protes massal di ibu kota. Sumber kementerian Teknologi Informasi mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa pemerintah telah mengarahkan raksasa media sosial itu untuk bertindak terhadap sekitar 250 akun Twitter dan tweet yang menimbulkan "ancaman besar bagi ketertiban umum".

Akun tersebut diblokir pada Senin sore tetapi dapat diakses lagi beberapa jam kemudian. Puluhan ribu petani telah melakukan protes sejak 26 November di kamp-kamp di pinggiran New Delhi terhadap deregulasi sektor pertanian India.

Satu aksi unjuk rasa pekan lalu berubah menjadi amukan mematikan. Sejak itu, polisi menahan puluhan petani dan seorang jurnalis yang menulis untuk majalah Caravan. Majalah, beberapa aktivis petani dan serikat pekerja, beberapa pemimpin oposisi, aktor dan ekonom termasuk di antara mereka yang akun Twitter-nya diblokir di India.

Seorang juru bicara Twitter mengatakan "mungkin perlu untuk menahan akses ke konten tertentu di negara tertentu dari waktu ke waktu" jika permintaan "dengan cakupan yang tepat" dibuat. Seorang juru bicara petani mengatakan akun mereka "tidak melakukan kesalahan apa pun" selain mendukung protes yang sudah berlangsung lama.

Editor eksekutif Caravan, Vinod K Jose, mengatakan pemblokiran akun mereka adalah "serangan terbaru dari daftar panjang yang ditargetkan" oleh pihak berwenang terhadap publikasi atas pelaporan mereka. Pengawas media global Reporters Without Borders mengecam penangguhan tersebut, yang disebut sebagai "kasus sensor terang-terangan yang mengejutkan".

"Dengan memerintahkan pemblokiran ini, Kementerian Dalam Negeri berperilaku seperti Kementerian Kebenaran Orwellian yang ingin memaksakan narasinya sendiri tentang protes petani," kata kelompok itu.

Sejak kekerasan Selasa lalu, setidaknya lima kasus kriminal telah didaftarkan terhadap jurnalis dan seorang politikus oposisi, menuduh mereka melakukan penghasutan dan konspirasi atas laporan dan tweet mereka tentang demonstrasi tersebut. India secara teratur menggunakan pemadaman internet, yang paling baru di situs protes petani, untuk membatasi berbagi informasi selama gangguan.

Itu memblokir internet broadband di Kashmir yang dikelola India selama beberapa bulan setelah membatalkan semi-otonomi wilayah yang disengketakan pada 2019. Pada indeks kebebasan pers Reporters Without Borders 2020, India berada di peringkat 142 dari 180 negara.