“Kami akan bekerja dengan mitra kami di seluruh kawasan dan dunia untuk mendukung pemulihan demokrasi dan supremasi hukum, serta meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab untuk membatalkan transisi demokrasi Burma,” katanya.

Seorang pejabat AS kemudian mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa pemerintah telah meluncurkan diskusi internal tingkat tinggi yang bertujuan untuk menyusun tanggapan "seluruh pemerintah" dan berencana untuk berkonsultasi erat dengan Kongres.

Greg Poling dan Simon Hudes dari Pusat Kajian Strategis dan Internasional Washington mengatakan hampir pasti akan ada sanksi baru terhadap mereka yang terlibat dalam kudeta. "Tapi itu tidak mungkin berdampak langsung pada para jenderal," kata mereka, mengingat hanya sedikit dari mereka yang berniat bepergian atau berbisnis di AS.

Selain itu, tidak seperti reaksinya terhadap kudeta 2014 di Thailand, AS tidak dapat menarik kembali latihan militer, pelatihan, dan penjualan, karena hubungan militer-ke-militer dengan Myanmar hampir tidak ada, kata mereka.

Mantan Presiden Barack Obama mulai mengurangi sanksi terhadap Myanmar pada 2011 setelah militer mulai melonggarkan cengkeramannya, dan pada 2016 mencabut banyak pembatasan yang tersisa. Pada 2019, pemerintahan Trump menjatuhkan sanksi yang ditargetkan pada empat komandan militer, termasuk pemimpin kudeta Jenderal Min Aung Hlaing, atas tuduhan pelanggaran terhadap Muslim Rohingya dan minoritas lainnya.

Kelompok hak asasi manusia mengatakan komunitas internasional perlu mengakui kekurangan keterlibatan mereka selama transisi demokrasi Myanmar dan mengambil langkah lebih keras untuk mengendalikan militer.