Ia juga menepis kekhawatiran banjir, dengan alasan pembangunan tanggul sepanjang dua meter (6,5 kaki) sepanjang 12 km (7,5 mil) untuk melindungi pulau bersama dengan perumahan bagi 100.000 orang, serta fasilitas seperti pusat siklon dan rumah sakit.

Namun, langkah tersebut telah menuai kritik dari lembaga bantuan yang mengatakan bahwa mereka tidak diajak berkonsultasi tentang transfer tersebut.

“PBB sebelumnya telah berbagi kerangka acuan dengan pemerintah untuk penilaian teknis dan perlindungan untuk mengevaluasi keselamatan dan keberlanjutan kehidupan di Bhasan Char, meskipun kami belum diizinkan untuk melakukan penilaian ini,” kata badan pengungsi PBB.

“Kami menekankan bahwa semua pergerakan ke Bhasan Char harus sukarela dan berdasarkan informasi lengkap mengenai kondisi kehidupan di pulau dan hak serta layanan yang dapat diakses oleh para pengungsi di sana.”

Pemerintah mengatakan relokasi itu sukarela tetapi beberapa pengungsi dari kelompok pertama yang pergi ke sana pada awal Desember telah berbicara tentang pemaksaan. Organisasi HAM mengatakan pemerintah menggunakan "insentif tunai" serta "taktik intimidasi" untuk memaksa Rohingya menerima tawaran relokasi.

Namun pada bulan Oktober, beberapa orang Rohingya memberi tahu Al Jazeera bahwa mereka dilecehkan setelah melakukan mogok makan terhadap apa yang mereka sebut relokasi paksa ke pulau tak berpenghuni.