RIAU24.COM -  Hingga saat ini, kasus positif Covid-19 di Tanah Air, telah menembus angka satu juta kasus. Meski, belum setahun pandemi itu menghantam Tanah Air. Tak tanggung-tanggung, catatan itu ternyata lebih banyak dari total seluruh kasus di negara-negara Asia Tenggara lainnya, yang bila ditotal jumlahnya mencapai 917.279 kasus.

Kondisi ini pun mendapat sorotan dari anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher.

"Jadi, kalau pemerintah menyebut telah mengendalikan krisis pandemi dan ekonomi dengan baik, menurut saya, ini asumsi-asumsi yang patut dipertanyakan kebenarannya. Di mana letak keberhasilannya? Apa ukuran dan indikatornya? Sementara kasus Covid-19 di Indonesia kembali pecah rekor dan menjadi yang tertinggi di seluruh Asia Tenggara," lontarnya, Rabu 27 Januari 2021. 

Sebaliknya, Nety menilai penanganan pandemi Covid-19 di Tanah Air, masih berantakan. Kondisi ini bahkan berlangsung dari hulu ke hilir.

"Dari hulu ke hilir penanganan Covid-19 oleh pemerintah masih berantakan. Sejumlah persoalan masih jadi PR di lapangan, mulai dari 3T yang rendah dan belum merata, prokes 3M yang longgar, kekurangan ruang isolasi dan nakes, realisasi insentif nakes yang belum 100 persen, sengkarut data vaksinasi, hingga buruknya komunikasi publik," tambahnya, dilansir rmol. 

Tak hanya itu, Netty juga menyebut adanya dugaan moral hazard dalam pengelolaan anggaran pandemi yang jumlahnya mencapai triliunan rupiah. Di mana anggaran itu seolah jadi bancakan untuk  memperkaya diri dan kelompok, seperti dalam distribusi bansos, Kartu Prakerja dan BPJS Ketenagakerjaan.

Lebih lanjut, Netty mengurai angka positivity rate Covid-19 Indonesia mencapai persentase 33,24 persen. Angka itu berarti lebih dari enam kali lipat dari angka ambang batas minimal positivity rate, yang ditetapkan  standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Untuk diketahui, WHO sendiri menetapkan ambang batas minimal adalah sebesar 5 persen. 

"Dari sisi ekonomi, kita sudah masuk jurang resesi pada kuartal III-2020. Realisasi laju perekonomian minus 3,49 persen, di mana sebelumnya sempat terperosok ke angka 5,32 persen. Jadi tolong dijelaskan, atas dalih apa jika pemerintah klaim telah terjadi keberhasilan pemulihan ekonomi?," tambah politisi PKS ini. 

Sebelumnya, Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Daeng M Faqih menilai, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sigap dalam urusan vaksinasi Covid-19. Namun untuk masalah penanganan pandemi, Menkes belum bisa menekan angka kasus.

Hal itu dilontarkannya saat menjadi narasumber dalam serial diskusi daring smart fm bertajuk "Bagaimanapun Vaksin Sudah Dimulai", Sabtu (16/1/2021) akhir pekan lalu.

"Saya melihat ada akselerasi di vaksinasi. Tapi penanganan untuk menekan laju infeksi kayaknya masih belum, karena terus meningkat masih," ujarnya ketika itu 

Meski begitu, Daeng menyatakan bahwa penanganan pandemi Covid-19 tidak bisa dituntaskan satu pihak saja, dalam hal ini pemerintah melalui Menkes. Menurutnya, keterlibatan semua elemen bangsa sangat dibutuhkan.

"Saya kira seluruh elemen bangsa harus membantu. Yang penting kan kolaborasinya sebenarnya," ujarnya. ***