RIAU24.COM -  Presiden Joko Widodo telah meluncurkan Gerakan nasional wakaf uang, pada Senin (25/1/2021). Sejauh ini, tanggapan publik masih beragam merespon kebijakan itu. 

Sejumlah pihak menilai gerakan tersebut sebagai langkah modern pemerintah untuk memperluas pelaksanaan wakaf. Namun ada juga yang menanggapi dengan penilaian berbeda. 

Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDem), Iwan Sumule menilai, gerakan wakaf uang yang terus disosialisasikan kepada masyarakat itu seakan menunjukkan lemahnya kemampuan pemerintah dalam menjamin kesejahteraan rakyat. Padahal hal tersebut sudah jelas tertuang dalam amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

"Ajakan (wakaf uang) mulia, dan sekaligus mengungkap negara telah bangkrut?" lontarnya, Selasa 26 Januari 2021, dilansir rmol. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebut aset wakaf setiap tahunnya mencapai Rp2 ribu triliun. Sementara potensi wakaf uang bisa menembus angka Rp 188 triliun.

Pembenahan tata kelola ini diinisiasi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang diketuai Maruf Amin dan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Momen ini sekaligus menjadi tonggak pembenahan pengelolaan wakaf di Indonesia, terutama wakaf benda bergerak. ***