"Dalam waktu dekat kita akan rapat di komisi III, akan kita panggil pansel ini," tegas Husaimi. 

Husaimi berharap DPRD dapat lebih dilibatkan dalam pemutusan keputusan strategis dan krusi seperti ini pansel ini. 

"Ini jadi catatan kita, bagi Pemda, biro hukum. Jangan melihat kami sebagai musuh. Jangan hanya karena Permendagri 37/2018 pansel hanya terdiri dari itu mereka katakan DPRD tak terlibat, ini sangat disayangkan," ujar Husaimi

Husaimi berharap, Pemda Riau selaku pemegang saham terbesar kedua BUMD tersebut dapat mengevaluasi keputusan yang sudah tersebar ini. 

"Pak Gubernur tolong dievaluasi, kalau belum tanda tangan. Jika sudah, Gubernur punya hak veto. Maju mundurnya Riau ini ditangan pak Gubernur," tegas Husaimi.