RIAU24.COM - PEKANBARU - Menyoal masalah sampah yang beberapa hari belakangan ini jadi perhatian masyarakat, Walikota Pekanbaru, Firdaus angkat bicara.

Kepada wartawan saat dikonfirmasi ia mengakui pelelangan pengangkutan sampah memang ada keterlambatan. Sejak berakhir pada 31 Desember kontrak perusahaan pengangkutan sampah, sampai kini Pemerintah Kota (Pemko) belum mendapatkan mitra baru.

Sehingga tanggungjawab pengangkutan sampah saat ini berada di Pemko melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK). Walikota menyebut, dengan keterbatasan alat angkut yang dipunya, telah diatasi dengan cara disewa.

Namun, karena produksi sampah di Kota Pekanbaru berlangsung setiap jam. Dinas teknis tidak boleh lalai. Lanjutnya, kepala dinas dan jajaran harus cerdik dan cerdas dalam mensiasati persoalan pengangkutan agar bisa diatasi. 

"Kalau armada kurang, sewa. Jadi tidak ada alasan bagi kepala dinas tidak bisa mengangkut. Karena kita tidak membatasi dinas menganggarkan di masa transisi ini untuk swakelola tentu harus sesuai regulasi dan aturan," kata walikota, Rabu (6/1).

Ia berharap DLHK lebih cepat daripada 4 sampai 5 hari yang lalu. Ia menyebut sudah menegaskan agar bergerak cepat. "Kepada kawan-kawan di lapangan jangan bergerak seperti siput. Mesti bergerak cepat dan bertindak cepat. Jadi tidak boleh ada tumpukan sampah," tegasnya.

"Teguran saya sudah keras kepada kawan-kawan agar menyelesaikan persoalan ini secepatnya. Untuk itu dihitung lagi, berapa kebutuhan armada, jangan disewa setengah, karena tidak akan selesai," tambahnya.

Ia juga sudah meminta dinas teknis menggunakan peralatan yang ada seperti di PUPR. Sehingga, diharapkan pengangkutan sampah dari lingkungan ke TPS dan TPA bisa diatasi.

"Kemudian kepada PUPR kita minta bantu DLHK atasi sampah dan kalau bisa tambah sewa kendaraan supaya bisa mengangkut sampah sesuai volume sampah yang dihasilkan setiap hari. Itu salah satu solusinya," tegas Walikota.