RIAU24.COM -  Kritik keras datang dari anggota DPR Fraksi Gerindra, Fadli Zon. Kritikan itu ditujukannya kepada Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut. Hal itu terkait dengan pernyataannya tentang populisme Islam yang berkembang di Tanah Air dan tak bisa dibiarkan. Fadli ZOn menilai, pernyataan Menag itu gegabah sehingga perlu diluruskan. 

Menurutnya, dalam pernyataan itu, Gus Yaqut memelintir istilah populisme Islam.

"Istilah tersebut tidak tepat digunakan dan menurut saya bisa memberikan salah persepsi terhadap istilah populis dan populisme Islam. Dan, ini perlu kita kritik dan perlu kita luruskan," kata lontar Fadli, dalam akun Youtube Fadli Zon Official.

Lebih lanjut, Fadli menjelaskan, ada beberapa alasan mengapa pernyataan Menag Gus Yaqut itu perlu dikritik. Pertama, Menag dinilai sudah gegabah dalam menggunakan istilah populisme Islam.

"Menteri Agama secara gegabah telah memelintir islah populisme Islam sebagai paham yang berupaya agama menjadi norma konflik," jelasnya, dilansir viva, Rabu 30 Desember 2020.

Tak hanya itu, Fadli menilai pernyataan Gus Yaqut itu sebagai sebuah kekeliruan yang fatal. Sebab, Menag terkesan menyamakan antara populisme Islam dengan radikalisme.

"Pemelintiran semacam itu jelas keliru. Apalagi dalam pernyataan yang sama, ia mempersamakan populisme dengan radikalisme. Itu bentuk kesalahpahaman yang sangat fatal," tambh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Fadli juga menyarankan Gus Yaqut agar memahami istilah populisme secara benar. Menurutnya, istilah populisme tersebut adalah kosakata biasa. Hal ini baik dalam ilmu politik maupun dalam kajian demokrasi. 

"Tak ada problem intrinsik dalam istilah tersebut. Secara semantik populisme berarti gagasan dari kalangan elite yang memberikan perhatian kepada kepentingan rakyat kecil," tuturnya.

"Dalam kaitannya dengan istilah populisme Islam istilah tersebut juga bisa dimaknai sebagai gagasan yang berusaha mengartikulasikan kepentingan umat Islam. di mana salahnya?," tekannya lagi. 

Lebih lanjut, fadli menyarankan Gus Yaqut selaku menteri agama agar lebih banyak menjalankan fungsi sebagai jembatan dari pihak pemerintah. Dalam posisi itu, menurutnya, pria yang juga menjabat Panglima Banser itu mestinya menjalankan politik inklusi yaitu merangkul dan mengajak.

"Bukannya melanjutkan politik eksklusi dari menteri agama sebelumnya yang terus menerus membangun tembok umat beragama. Seolah-olah ada permasalahan antara kaum sana dengan kaum sini," sebut eks Wakil Ketua DPR itu.

Untuk diketahui, perihal populisme Islam itu sempat disinggung Gus Yaqut, dalam acara webinar, Minggu, 27 Desember 2020. Ketika itu, ia menyinggung populisme Islam yang mulai berkembang di Indonesia. Ia bilang ada pihak yang menggiring agama sebagai norma konflik sehingga istilahnya populisme Islam.

Ia tak mau populisme Islam ini berkembang luas dan bisa membuat kewalahan memeranginya.

"Belakangan kita merasakan ada yang berusaha menggiring agama menjadi norma konflik. Agama dijadikan norma konflik itu dalam bahasa ekstremnya, siapapun yang berbeda keyakinanannya, maka dia dianggap musuh dan karenanya harus diperangi. Istilah kerennya itu populisme Islam," ujarnya ketika itu. ***