RIAU24.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi sudah menetapkan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara sebagai tersangka kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat terdampak pandemi COVID-19. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman meminta lembaga antirasuah itu menyelidiki aliran dana Bansos dalam Pilkada serentak pada 9 Desember 2020.

“Cerita dana Bansos dipake untuk sukseskan Paslon partai tertentu pada Pilkada 9/12 lalu kencang di kampungku. Ayo KPK selamatkan demokrasi, jangan biarkan pemimpin produk sistem yang korup membangun negeri. Kerjanya nanti hanya numpuk harta dan kuasa. Lupa rakyat. Liberte!,’ tulis Benny di akun Twitter @BennyHarmanID mengutip dri pada Senin, 21 Desember 2020.

Anggota Komisi III DPR RI itu mendorong KPK benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik sebagai respons beredarnya kabar dugaan keterlibatan lingkaran Istana dan elite partai politik di kasus korupsi Bansos.

“Demi menjaga nama baik Istana dan citra persen Jokowi sebagai Mr Clear, segeralah KPK ambil langkah. Panggil dan periksa. Jangan ada ewuh pakewuh! Bila perlu istana fasilitasi KPK untuk segera periksa. Lebih baik lagi jika yang bersangkutan serahkan diri ke KPK untuk diperiksa. Rakyat monitor!

Selain itu Benny menyarankan, sebaiknya Jokowi merespons kabar adanya keterlibatan orang dekat dan orang di sekitar Istana, termasuk partai politik yang diduga terkait kasus korupsi Bansos.

“Saya mau melihat apakah Presiden akan melindungi habis habisan keluarga dekatnya, atau akan legowo membiarkan orang dekatnya atau putra kandungnya sendiri diperiksa KPK. Jika saya presiden Jokowi, saya akan buka pintu lebar lebar untuk KPK periksa. Berani bung? Liberte!,”

Benny menyayangkan adanya upaya untuk mengucilkan pihak-pihak yang mendorong aliran kasus dana Bansos hingga tuntas oleh KPK.

“Bayangkan dungunya negara ini. Kelompok yang mendesak KPK usut tuntas kasus korupsi Bansos yang mengalir jauh sampai ke Pilkada untuk sukseskan Paslon partai tertentu dibilang kelompok intoleran! Dibilang sahabat kaum kadrun. Dibilang tidak Pancasilais. Macam macam saja. Rakyat monitor!”