RIAU24.COM - Soal kerumunan massa Habib Rizieq Shihab, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta Menkopolhukam Mahfud MD ikut bertanggung jawab. Menjawab pertanyaan Ridwan Kamil, Mahfud pun mengatakan jika dia akan bertanggung jawab.

Mengenai hal tersebut, Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti berpendapat, secara kronologis pernyataan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil yang meminta Menkopolhukam, Mahfud MD bertanggung jawab atas kekisruhan kerumunan pendukung Habib Rizieq Shihab (HRS) adalah logis.

"Aturan soal apakah kehadiran HRS akan tetap disambut secara aturan covid atau tidak, memang bisa jadi multitafsir di bawah. Pernyataan Mahfud MD yang menyatakan boleh dijemput dengan syarat tetap menegakan aturan covid secara tidak langsung dapat dimaknai bahwa tidak perlu ada lagi izin adminitrasi dari kepala daerah soal penjemputan HRS," jelas Ray dilansir dari Sindonews.com, Kamis, 17 Desember 2020.

Dikatakan Ray, apakah dalam proses penjemputan Habib Rizieq oleh para pendukungnya terjadi pelanggaran atas aturan covid-19 atau tidak, bukanlah ranah langsung kepala daerah.

Untuk memastikan jika aturan itu ditegakan dalam penjemputan Habib Rizieq sudah merupakan kewajiban aparat keamanan. Maka dengan cara baca di atas, bisa juga berlaku di peristiwa Jawa Barat.

"Kemungkinan RK melihat pernyataan Pak Mahfud sebagai ketentuan untuk tidak diperlukannya aturan administrasi dalam acara HRS. Bahwa dalam pelaksanaan acara itu terjadi pelanggaran prokes, sudah merupakan kewajiban penegak hukum untuk menghentikannya. Itulah alasan mengapa saya melihat pernyataan RK itu secara kronologis adalah logis," terangnya.

Di sisi lain, kata Ray, apakah langkah politis dari pernyataan Ridwan Kamil ini? Mantan aktivis 98 asal UIN Jakarta melihatnya dalam dua aspek. Pertama, merupakan protes kecil Ridwan Kamil tentang kebijakan dan sikap pemerintah pusat yang memang terkesan bolak balik dalam hal penanganan covid-19.

"Pernyataan dan keputusan yang berubah-ubah, mungkin tidak sinkron, jelas akan berdampak pada cara pemerintah daerah untuk membuat kerangka kerja. Beberapa kritik RK soal kerja pemerintah pusat dalam hal penanganan covid 19 ini sudah beberapa kali disampaikan beliau. Dari data pasien Covid-19, mekanisme bansos, dan tentunya terakhir soal pernyataan Mahfud MD," beber dia.

Kedua, lanjutnya, kemungkinan ada perasaan tidak dihormati dan diapresiasi berbagai upaya, usaha dan kerja yang telah dilakukan oleh Pemerintah propinsi, khususnya Pemprop Jabar. "Alih-alih diberi respek dan ucapan penyemangat, yang ada malah dipanggil polisi. Di sini perasaan kecewa menyembul," tandasnya.