RIAU24.COM -  Pemerintah Eswatini mengatakan Perdana Menteri Ambrose Dlamini telah meninggal, empat minggu setelah dia dinyatakan positif terkena virus corona. Pernyataan pemerintah mengatakan Dlamini, 52, meninggal pada Minggu sore di rumah sakit di Afrika Selatan.

Tidak ada penyebab kematian yang disebutkan, tetapi Dlamini baru-baru ini menerima perawatan untuk Covid-19 di Afrika Selatan. Dlamini telah menjadi perdana menteri Eswatini, sebelumnya dikenal sebagai Swaziland, sejak Oktober 2018.

Negara kecil yang terkurung daratan di Afrika bagian selatan adalah salah satu monarki absolut terakhir di dunia. Dengan populasi sekitar satu juta, negara itu telah mencatat 6.768 infeksi virus korona dan 127 kematian terkait dengan pandemi, menurut kementerian kesehatan.

Dlamini mengumumkan dia dinyatakan positif mengidap virus corona pada 16 November. Pada saat itu, dia berkata bahwa dia tidak menunjukkan gejala dan merasa sehat. Beberapa minggu kemudian, pada 1 Desember, pemerintah Eswatini mengatakan Dlamini telah dipindahkan ke rumah sakit di Afrika Selatan, dengan tujuan untuk mempercepat kesembuhannya.

Tetapi pada hari Minggu pemerintah mengatakan Dlamini meninggal "saat menjalani perawatan medis di sebuah rumah sakit di Afrika Selatan", tanpa memberikan rincian lebih lanjut. "Pemerintah bekerja sama dengan keluarga akan terus menginformasikan kepada negara tentang pengaturan selanjutnya," kata Wakil Perdana Menteri Themba Masuku dalam pernyataannya.

Dlamini termasuk di antara sejumlah pemimpin dunia yang terjangkit Covid-19 selama pandemi, termasuk Presiden AS Donald Trump dan Presiden Brasil Jair Bolsonaro.

Seorang mantan bankir, Dlamini adalah seorang pemula politik ketika ia diangkat sebagai perdana menteri oleh Raja Mswati III. Peran kepala pemerintahan terbatas di Eswatini, di mana raja menunjuk semua menteri dan mengontrol parlemen.

Raja Mswati III dimahkotai pada 1986 pada usia 18 tahun, menggantikan ayahnya yang telah lama menjabat Raja Sobhuza II, yang meninggal pada usia 82 tahun. Raja memerintah dengan dekrit dan telah dikritik karena perlakuan kasar terhadap lawan dan meminta uang publik untuk membayar istana baru dan mobil mewah.

Pada tahun 2018 dia mengumumkan bahwa dia mengganti nama negara menjadi "Kerajaan Eswatini".

Lebih dari 39% populasi negara itu hidup di bawah garis kemiskinan pada tahun 2016 dan 2017, menurut Bank Dunia.