“Mereka kecewa Pilkada masih didorong untuk diadakan saat pandemi, meski ada risiko pemaksaan ini akan meningkatkan jumlah kasus COVID-19,” ujarnya. “Sebagai bentuk [protes], mereka menolak datang ke TPS.”

Presiden Widodo mengatakan pemilu harus terus berjalan karena masyarakat memiliki hak untuk memilih pemimpinnya dan penundaan lebih lanjut akan menciptakan kekosongan kekuasaan.

Masdalina Pane, kepala pengembangan profesional di Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia, sebuah asosiasi profesional ahli epidemiologi Indonesia, mengatakan TPS di seluruh negeri tidak akan penuh sesak karena negara ini berada di bulan kesepuluh setelah wabah dan masyarakat Indonesia sangat memahami protokol kesehatan.

“Untuk TPS tidak menjadi masalah karena biasanya dibangun di tingkat kelurahan. Orangnya sedikit, jamnya juga agak lama… dan bisa diatur, ”ujarnya.

Indonesia bukan negara pertama di kawasan yang menggelar pemilu selama pandemi. Korea Selatan mengadakan pemilihan pada bulan April dengan protokol keamanan yang ketat dan tidak ada indikasi lonjakan kasus berikutnya. Singapura pergi ke tempat pemungutan suara pada bulan Juli - juga dengan langkah-langkah ketat termasuk pemungutan suara yang bertahap - tanpa lonjakan kasus pasca pemungutan suara.
Negara tetangga Malaysia melakukannya dengan kurang baik. Pemilu di negara bagian Sabah di Kalimantan pada bulan September menyemai gelombang ketiga COVID-19 di seluruh negeri.