Yoes Kenawas, seorang kandidat PhD dalam ilmu politik di Northwestern University di Amerika Serikat, menemukan ada 52 kandidat seperti itu pada tahun 2015, tetapi setidaknya 146 orang untuk pemilihan tahun ini. Itu adalah "yang terbanyak dalam sejarah Indonesia sejauh ini", katanya.
Kenawas, yang juga pernah mempelajari dinasti politik di Indonesia, mengatakan peningkatan itu dimungkinkan karena banyak politisi yang terpilih pada 2010 dan 2015 sudah menjabat dua kali masa jabatan dan tidak bisa lagi mencalonkan diri. Banyak dari mereka melihat keluarga mereka sendiri sebagai kandidat terbaik untuk mempertahankan warisan dan kepentingan politik mereka.

“Ini yang pertama dalam sejarah Indonesia di mana anak dan mertua presiden aktif, anak wakil presiden bahkan anak menteri ikut langsung dalam pemilihan kepala daerah saat orang tua atau kerabat masih menjabat,” ujarnya.

“Dinasti politik semakin terbukti sebagai indikator di mana ruang untuk bersaing, meski masih luas, semakin menyempit,” imbuhnya.

Orang Indonesia sendiri menentang dinasti politik - sebuah survei yang dilakukan pada bulan Juli tahun ini oleh sebuah perusahaan yang terkait dengan perusahaan media terkemuka Kompas Gramedia, menemukan 60,8 persen responden tidak setuju dengan dinasti semacam itu dan 67,9 persen responden berusia 17 hingga 30 tahun menganggap praktik semacam itu buruk. 

Aisah Putri Budiatri, Peneliti Pusat Kajian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), mengatakan pemilu tahun ini menunjukkan "kegagalan parpol dalam merekrut calon kepala daerah berdasarkan kader internal partai".