RIAU24.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai deklarasi kemerdekaan menyerukan United Liberation Movement for West Papua atau The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang dipimpin oleh Benny Wenda pada 1 Desember lalu sebagai a gerakan pengkhianatan skala kecil. Pemerintah menginstruksikan Polri untuk menegakkan hukum terhadap Benny dan pendukungnya.

"Pemerintah menyikapi hal itu dengan meminta Polri menegakkan hukum. Kalau skalanya kecil, cukup menegakkan hukum," kata Mahfud dalam jumpa pers di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis. , 3 Desember.

Dia meminta polisi untuk menangkap siapa saja yang mendukung makar ini dan menggunakan pasal-pasal yang ada.

“Penangkapan. Gunakan pasal-pasal kejahatan terhadap keamanan negara. Jadi cukup karena tidak terlalu besar,” ujarnya.

Mahfud meminta masyarakat tidak khawatir dan membantah deklarasi sepihak ULMWP melalui media sosial Twitter. Apalagi, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menilai deklarasi ini menunjukkan Benny ilusi.

“Menurut kami, Benny Wenda sedang menciptakan negara ilusi, negara yang sebenarnya tidak ada. Apa negara Papua Barat itu,” kata Mahfud.