"Sesuai prosedur, setelah ketok palu, APBD dilaporkan ke provinsi. Provinsi punya waktu dua minggu untuk mengevaluasi dan kemudian dikembalikan lagi kepada kita," ungkapnya.

"Kalau ada perbaikan, kita sampaikan ke DPRD. Setelah itu APBD bisa digunakan," ulas Syoffaizal.