RIAU24.COM -  SELATPANJANG- Jika pemerintah diam saja, tidak segera mengatasi dan menanggulangi abrasi di Pulau terluar yang ada di Riau, maka pulau-pulau itu bisa hilang ditelan air laut. Kondisi tersebut jika dibiarkan ,dipastikan mempengaruhi geopolitik Indonesia. 

Hal ini terungkap pada pertemuan tiga pihak yakni Akademisi, pengusaha, dan media, Minggu (29/2020), di Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Dalam pertemuan tersebut dideklarasikan Gerakan Nasional Penyelamatan Mangrove Pesisir Timur Sumatera (GN Lamantera) yang diketuai Mashuri Kurniawan.

Tiga pihak tersebut adalah akademisi Riau Profesor Dr Ashaluddin Jalil MS, praktisi media yang juga Sekretaris Umum DPP Aliansi Pewarta Pertanian Indonesia (APPI) Satria Utama Batubara, wartawan senjor Mshuri Kurniawan, dan pelaku usaha Alexander Pranoto.

Ketua Umum Gerakan Nasional Penyelamatan Mangrove Pesisir Timur Sumatera (GN Lamantera) Mashuri Kurniawan mengatakan, mulai dari pemerintah daerah hingga pusat, harus bergerak cepat.

Pasalnya, sebut dia, kondisi ini terlihat tidak tertangani maksimal. Bila terus kondisinya dibiarkan terus menerus seperti sekarang, bisa berakibat fatal sekali. Diyakini tiga pulau terluar di provinsi Riau yang menjadi bagian dari NKRI akan "lenyap" dalam kurun waktu tidak begitu lama.

Menurut dia, pemerintah terlihat masih setengah hati menanggulangi abrasi pulau-pulau di Riau. "Janganlah setengah hati dalam penanganan masalah abrasi tersebut. Sedih saya melihat kondisi abrasi di Riau ini," jelas dia kepada media, Senin (30/11/2020)

Mashuri mengajak, seluruh elemen masyarakat bersama masyarakat lokal bisa menyelesaikan persoalan ini. Karena, persoalan abrasi bukan saja tanggungjawab daerah, pemerintah pusat mulai DPR RI dan Kementerian, bertanggungjawab mengatasi persoalan abrasi ini. 

 

"Kami mengajak seluruh masyarakat untuk peduli teehadap lingkungan, terutama mengenai abrasi. Kami membutuhkan dukungan pemerintah pusat,” paparnya.

Akademisi Riau Profesor Dr Ashaluddin Jalil MS, dirinya sepakat melakukan penyelamatan lingkungan, khususnya daerah yang terancam hilang yakni Pulau Bengkalis, Pulau Rupat, serta Pulau Rangsang di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Persoalan ini kata Dia, bukan lagi sebatas urusan daerah. Namun, sudah seharusnya menjadi perhatian nasional. Terlebih lagi sudah menyangkut kedaulatan dan keamanan negara. 

"Saya sepakat untuk bergerak cepat melakukan penanaman bakau atau mangrove dibibir pantai. Sebab, pulau-pulau tersebut berada terdepan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka-Malaysia," jelasnya.

Dikatakan, bersama Gerakan Nasional Penyelamatan Mangrove Pesisir Timur Sumatera (GN Lamantera), pelaku usaha, media, dan seluruh elemen masyarakat, ingin sekali mencegah bertambah parahnya abrasi tersebut. "Dalam hal penyelamatan pulau terluar Indonesia ini, diperlukan langkah penyelamatan sedini mungkin, agar terhindar dari bencana dan kehancuran lebih dahsyat,"ujar dia.

Langkahnya, sebut mantan Rektor Unri ini, Pertama, berjalan srentak proses edukasi dan penanaman kembali bakau atau mangrove. Tidak saja untuk mencegah abrasi dan memberikan kehidupan bagi masyarakat tempatan.

Kedua, peran nyata para pihak atau steakholder, tidak hanya sebatas merencanakan. Tapi harus aksi. Ketiga, proses revegetasi atau proses penanaman kembali harus berlanjut terus. 

Keempat, memberikan edukasi masyarakat usia dini agar memahami lingkunhannya secara baik. Dimulai dari rumah.

Kelima, pemerintah mulai dari pusat hingga daerah dalam memberikan dan menyesuaikan dari potensi yang ada dalam daerah. "Kehidupan masyarakat harus dijamin. Menciptakan kelompok masyarakat yang memang peduli lingkungan, serta memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat," ungkapnya.**