"Mudah mudahan dengan kesepakatan hari ini dapat segera ditindaklanjuti dalam proses dan tahapan berikutnya,"ungkap Pj Bupati Bengkalis Syahrial Abdi.

Masih kata Pj Bupati, memperhitungkan seluruh potensi pendapatan yang mengakomodir belanja belanja yang bersifat prioritas wajib dan mengikat dengan mempedomani peraturan menteri dalam negeri nomor 64 tahun 2020 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapat belanja daerah tahun 2020.

"Satu tanggapan tetap memperhatikan arahan pemerintah seperti pemulihan ekonomi nasional penanganan Covid-19 dan antisipasi dampak karhutla. Kemudian kita lihat secara umum posisi rancangan pendapatan belanja daerah dan pembiayaan dalam nota kesepakatan, kebijakan umum APBD dan Prioritas dan Plafon sementara atau KUA PPAS tahun anggaran 2021,"pungkasnya.