Namun demikian, Tengku Zulkarnain mengaku memiliki harapan terhadap pengurus dan jajaran MUI ke depan. Dalam hal ini, ia berharap MUI tetap bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak prorakyat.

"Cuma kita berharap ke depan MUI tetap kritis terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak prorakyat, itu saja harapan saya," lanjut Tengku Zul.

Lebih lanjut, terkait hasil fatwa yang dikeluarkan MUI dari hasil Munas X, Tengku Zul tidak mempermasalahkan hal itu. Dia yakin fatwa MUI tetap terjaga dari dulu.

"Kalau fatwa kan terjaga MUI dari dulu ya, kan ada 50-an orang yang duduk dalam memutuskan fatwa itu, jadi fatwa tetap terjaga dari dulu, apalagi tiga tahun sekali ada ijtima ulama fatwa. Kalau fatwa, insyaallah nggak masalah," tuturnya.

Untuk diketahui, MUI telah menyelesaikan Musyawarah Nasional (Munas) X yang dilaksanakan di Hotel Sultan, Jakarta, 25-27 November 2020. Hasilnya, Ketua Umum MUI dijabat oleh Miftachul Akhyar. Kemudian Anwar Abbas, Marsudi Syuhud, dan Basri Barmanda menjabat Wakil Ketua Umum MUI.

Sementara itu, Ma'ruf Amin menjadi Ketua Dewan Pertimbangan MUI. Ma'ruf menyebutkan keputusan penetapan kepengurusan ini tidak dapat diganggu gugat. ***