RIAU24.COM - Presiden Prancis Emmanuel Macron telah memberikan waktu dua minggu kepada para pemuka Muslim di negara itu untuk menerima "piagam nilai-nilai republik" sebagai bagian dari upaya luas untuk mengatasi Islam radikal.

Langkah ini ditempuh kurang dari sebulan sejak terjadi serangan-serangan yang dikatakan dilakukan oleh orang-orang radikal.

Ultimatum Presiden Macron disampaikan pada Rabu 18 November 2020 di hadapan para pemuka agama dalam wadah Dewan Muslim Prancis (CFCM) dan waktu yang diberikan adalah 15 hari.

Mereka yang hadir dalam pertemuan di Istana Elysee antara lain adalah delapan pengurus Dewan Muslim Prancis. Presiden Macron didampingi oleh Menteri Dalam Negeri Gerald Darmanin.

Dalam piagam akan disebutkan bahwa Islam adalah agama dan bukan gerakan politik, serta melarang "campur tangan asing" di dalam kelompok-kelompok Muslim.

1. Serangan di Prancis, Macron serukan reformasi kebijakan perbatasan Uni Eropa

2. 'Prancis dalam kondisi syok' setelah serangan bertubi-tubi, Presiden Macron klarifikasi pernyataan tentang kartun kontroversial

3. Sekularisme, karikatur Nabi Muhammad, 'separatisme Islam', sikap Macron dan tiga serangan teror di Prancis dalam sebulan

"Dua dasar akan dituangkan dalam piagam: penolakan politik Islam dan semua bentuk campur tangan asing," kata seorang sumber kepada surat kabar Le Parisien setelah pertemuan Rabu malam.

Dewan Muslim Prancis setuju untuk membentuk Dewan Imam Nasional yang dilaporkan akan mengeluarkan akreditasi bagi para imam.

Macron membela tegas sekulerisme Prancis menyusul serangan-serangan terbaru, termasuk pemenggalan seorang guru yang menunjukkan karikatur Nabi Muhammad dalam diskusi di kelas bulan lalu.

Presiden Macron juga mengumumkan langkah baru mengatasi hal yang disebutnya "separatisme Islam" di Prancis.

 

Sumber: Detik