RIAU24.COM -  Relawan edukasi Covid-19, Dokter Tirta, termasuk salah satu sosok yang kritis terhadap pemerintah, terkait pelanggaran protokol kesehatan Covid-`19. Menurutnya, sejauh ini pemerintah masih bersikap tebang pilih dalam menangani masalah kerumunan massa. 

Kali ini, Dokter Tirta menyorot pemeriksaan terhadap Anies Baswedan dan dicopotnya Kapolda Metro Jaya dan Jawa Barat, adalah sebagai tanda kebijakan panik pemerintah. 

Seperti diketahui, pemeriksaan terhadap Anies terkait dengan kerumunan massa yang hadir dalam kegiatan Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab. Tak hanya Anies, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga mengalami hal yang sama. Sedangkan Kapolda DKI Jakarta dan Jawa Barat dicopot dari jabatannya karena faktor yang sama. 

"Setelah dikritik baru dicopoti biar mengesankan pemerintah bekerja," lontarnya, saat menjadi tamu di program podcast Close the Door di kanal Youtube Deddy Corbuzier, Sabtu 21 November 2020. 

Menurut Tirta, seharusnya pemerintah sudah mengantisipasi adanya kerumunan sejak dari Bandara. 

"Sebelum kedatangan, Satgas kirim orang untuk berdialog. Kata Ustad Hanny Kristianto, tidak ada dialog sama sekali dengan FPI setelah kejadian di bandara," ungkapnya lagi.  

Padahal jika mengajak dialog ulama atau tokoh, seperti yang sudah dilakukan terhadap Abdul Somad dan Aa Gym, akan jauh lebih efektif untuk mencegah penularan dan mematuhi protokol kesehatan dengan membuat edukasi. 

Menurut dia, begitu Rizieq datang, Kapolda Metro Jaya dan Satgas Covid-19 seharusnya langsung mengajaknya berdialog untuk mencegah kerumunan di bandara terulang lagi. 

"Bukan malah buat kebijakan instan dengan memberikan masker sebanyak 20 ribu, itu bukan jalan terakhir," ucapnya. 

Ia juga menyatakan, pemerintah harus tegas terhadap semua kerumunan, termasuk saat Gibran mendaftarkan diri sebagai calon Wali Kota Solo yang juga memancing ribuan orang pada 4 September 2020. "Semua harus tegas, apa karena anak presiden maka dibiarkan?" ucapnya. ***