Dan sementara beberapa perusahaan memenuhi target Prinsip-prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (UNGPs), seluruh sektor tidak berada di jalur yang tepat untuk memenuhi tujuan 2030 kecuali tindakan segera diambil.

World Benchmarking Alliance juga menggarisbawahi perlunya menjembatani kesenjangan antara hak asasi manusia dan masalah perubahan iklim, menekankan bahwa keduanya saling berhubungan. Misalnya, tercatat bahwa perusahaan otomotif yang mengambil tindakan terhadap masalah iklim kurang bertindak di bidang hak asasi manusia dan sebaliknya. Namun, kedua masalah tersebut membutuhkan pendekatan holistik, kata laporan itu.

“Setiap tindakan yang diambil untuk mencapai netralitas karbon tanpa mempertimbangkan hak asasi manusia niscaya akan mengarah pada ketidaksetaraan yang lebih besar dan meningkatkan potensi eksploitasi kelompok yang sudah rentan,” Vicky Sins, pemimpin iklim dan energi di World Benchmarking Alliance, mengatakan kepada Al Jazeera.

Pemerintah, pemangku kepentingan, dan investor semuanya dapat berperan dengan memberlakukan peraturan, menetapkan standar, dan terlibat dalam pekerjaan advokasi.

Kepemimpinan itu sangat penting karena tanpa peraturan pemerintah dan penetapan standar, sangat sedikit perusahaan yang akan mengambil sendiri untuk memastikan hak asasi manusia dan lingkungan dilindungi, World Benchmarking Alliance memperingatkan.