Dilanjutkannya, rencana interpelasi justru berpotensi menjadi bumerang yang merugikan PSI. Karena, proses pemeriksaan pelanggaran protokol kesehatan sebenarnya telah dilakukan hingga Anies Baswedan diperiksa polisi.

"Mau jadi pahlawan malah jadi bulan-bulanan orang nanti. Targetnya apa interpelasi ini," ujarnya. Ia menambahkan sebaiknya PSI melihat urgensi dan kemanfaatan interpelasi.

Hak interpelasi, ia mengimbuhkan, memang bisa digunakan oleh legislatif untuk bertanya kepada pemerintah daerah terkait kebijakan yang telah dibuat. Namun respons terkait dengan pelanggaran kerumunan dari DPRD tidak hanya dengan mengajukan hak interpelasi.

Menurut dia, lebih baik legislator menjadwalkan rencana kerja dengan Pemerintah DKI untuk membahas program penanggulangan Covid-19 yang lebih konstruktif. Dari rapat kerja itu, legislator bersama eksekutif bisa mengevaluasi kebijakan penanggulangan Covid-19 selama ini di Ibu Kota.

"Hak interpelasi cuma bikin kebisingan baru," ujarnya. "Sebab interpelasi resonansinya lebih besar untuk mendapatkan dukungan politik," tandasnya.