RIAU24.COM -  Apple telah setuju untuk membayar USD 113 juta untuk menyelesaikan litigasi dengan lebih dari 30 negara bagian AS atas perlambatan kinerja iPhone dalam mengelola daya baterai yang dinilai cukup lambat.

Penyelesaian "batterygate" terbaru akan membagi penyelesaian di antara California dan 33 negara bagian lainnya, menurut pernyataan Jaksa Agung Xavier Becerra.

Penyelesaian tersebut menyelesaikan keluhan bahwa raksasa teknologi itu membuat kesalahan representasi tentang baterai iPhone dan pembaruan perangkat lunak yang menghambat kinerja pemrosesan untuk mengelola daya baterai yang tidak mencukupi, menurut pejabat negara.

"Apple menyembunyikan informasi tentang baterai mereka yang memperlambat kinerja iPhone, sembari memberikannya sebagai pembaruan," kata Becerra.

"Jenis perilaku ini melukai kantong konsumen dan membatasi kemampuan mereka untuk melakukan pembelian yang terinformasi. Penyelesaian hari ini memastikan konsumen akan memiliki akses ke informasi yang mereka butuhkan untuk membuat keputusan yang terinformasi dengan baik saat membeli dan menggunakan produk Apple."

Penyelesaian tersebut menyelesaikan keluhan tentang ponsel Apple generasi iPhone 6 dan 7 yang menurut keluhan negara rentan terhadap penurunan kinerja.

Apple belum memberikan komentar tentang masalah tersebut.

Dalam dokumen pengadilan, pembuat iPhone mengatakan setuju untuk pembayaran "semata-mata untuk tujuan penyelesaian", tanpa pengakuan melakukan kesalahan.

Awal tahun ini Apple setuju untuk membayar hingga USD 500 juta untuk menyelesaikan gugatan class action atas masalah yang sama.

Pada Desember 2017, Apple mengakui bahwa perangkat lunak iOS di-tweak untuk memperlambat kinerja iPhone lama yang masa pakai baterainya memburuk untuk mencegah handset mati secara spontan.

Kritikus menuduh Apple secara diam-diam memaksa pengguna untuk membeli ponsel lebih cepat dari yang diperlukan, dan protes tersebut memaksa Apple untuk meningkatkan perangkat lunaknya dan menawarkan diskon besar untuk penggantian baterai.

Apple juga menyelesaikan kasus dengan pengawas konsumen Prancis untuk membayar 25 juta euro ($ 27,4 juta) dalam kasus terkait.

Jaksa Prancis membuka penyelidikan pada Januari 2018 atas permintaan asosiasi Halt Planned Obsolescence (HOP).