RIAU24.COM -  PEKANBARU - Setelah dideklarasikan pada 17 Agustus 2020, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aliansi Pewarta Pertanian Indonesia terus bergerak. Setelah menyelesaikan akte pendirian di Kemenkum HAM, Dewan Pendiri APPI juga telah menyelesaikan struktur kepengurusan DPP.

"Alhamdulillah, DPP APPI telah menyelesaikan pengurusan akte pendirian organisasi. Sehingga secara legal formal organisasi yang kita dirikan telah diakui oleh negara," kata Sekretaris Umum DPP APPI Satria Utama Batubara, Senin (16/11/2020).

Menurut Satria, selain akte pendirian, struktur kepengurusan DPP juga sudah dirampungkan saat rapat dewan pendiri yang berlangsung Sabtu (14/11/2020). " Dalam rapat tersebut juga disepakati beberapa agenda dan program kerja DPP yang akan dilaksanakan segera, diantaranya segera membentuk kepengurusan DPD di sejumlah provinsi serta program kerja sama dengan beberapa lembaga dan instansi di sektor pertanian," jelasnya.

Dijelaskannya, APPI merupakan wadah bagi para pewarta yang memiliki perhatian dan minat di bidang pertanian untuk berkontribusi bagi pembangunan sektor pertanian, baik melalui pemberitaan maupun terjun langsung di bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan.

"Pendirian organisasi ini dilandasi rasa keprihatinan terhadap sektor pertanian di tanah air yang kurang optimal, padahal Indonesia dikenal sebagai negara agraris, tapi produksi pertanian kita masih belum mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri," ujarnya.

Selain itu, tambahnya, hadirnya organisasi ini juga akan menjadi wadah bagi para wartawan untuk ikut serta berpartisipasi aktif dalam hal pertanian di sela-sela kegiatan profesinya. "Apalagi di masa pandemi ini kita tahu banyak pewarta yang terimbas kehidupan ekonominya, padahal bisa dimanfaatkan untuk bertani memanfaatkan lahan pekarangan yang ada," ungkapnya.