RIAU24.COM -  PEKANBARU - Pelaksanaan program Peremajaan Sawit Rakyat di Desa Sungai Buluh, kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, terancam berjalan tidak sesuai jadwal yang sudah disepakati. Hal ini karena Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Wahana Bakti kerap mengulur-ulur jadwal pekerjaan land clearing.

Informasi yang dihimpun di lapangan, Ketua KUD Wahana Bakti, Bambang merasa ragu dengan kesiapan bibit kelapa sawit yang akan ditanam. Pasalnya, kondisi bibit yang dipercayakan kepada Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) pertumbuhannya tidak sesuai harapan.

"Nampaknya untuk program PSR di KUD Wana Bakti bakal molor, karena sudah beberapa kali Ketua KUD nya menunda pelaksanaan land clearing dan tumbang chipping. Pak Bambang beralasan bibit dari PPKS belum siap tanam," ujar seorang anggota KUD yang enggan disebutkan namanya.

Tak hanya KUD Wana Bakti yang menunda tahapan pelaksanaan replanting, hal yang sama juga dilakukan pengurus KUD Tupan Tri Bakti. Padahal jika mengacu pada jadwal yang disepakati antara pihak KUD dan perusahaan mitra kerja, bulan Desember ini seharusnya sudah masuk pada tahap penanaman.

Namun kekhawatiran pengurus KUD tersebut ditepis pihak PPKS. Menurut salah seorang Kepala Unit Usapa PPKS Medan, Ilham Lubis, pihaknya tetap berkomitmen melaksanakan program PSR tersebut sesuai kontrak kerja yang disepakati.

"PPKS berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan bibit sesuai dengan rencana tanam KUD. Seperti di Kabupaten Kuansing. Dan jika ada keterlambatan di pembibitan lado PPKS telah berkomitmen dengan KUD untuk mendatangkan bibit dari sumber kebun PPKS Dengan biaya pengankutan di tanggung PPKS," jelasnya

Ditanyakan, berarti tidak ada masalah soal bibit? Dan bibit (sawit,red) siap ditanam sesuai jadwal semula, ia kembali menegaskan hal itu.

"PPKS tetap berkomitmen dalam masalah bibit pak. Jadi, tidak persoalan mengenai bibit sawit. Dan kita siap,"jelasnya.

Seperti diketahui, Presiden RI Jokowi mengatakan, peremajaan sawit rakyat (PSR) merupakan salah satu program strategis nasional untuk mensejahterakaan petani di Indonesia. Artinya, pemerintah pusat terus memberikan bantuan bagi petani sawit di Indonesia, termasuk di Kabupaten Kuansing.

Jokowi meminta petani sawit meningkatkan produksinya per hektare per tahun. Dengan kata lain, biasanya dengan per hektare 4 ton, bisa meningkat 8 ton. Dia berkeyakinan, jika petani sawit bisa melakukannya, asalkan menggunakan bibit sawit yang berkualitas.***