Laporan itu juga menyoroti perlakuan salah terhadap warga Qatar yang diusir oleh negara-negara pemboikot pada awal blokade, yang mengganggu hubungan keluarga, pekerjaan, dan studi.

Dalam hal ini, Douhan "masih prihatin dengan banyaknya laporan yang terbukti bahwa sanksi sepihak mendiskriminasi dan terus mendiskriminasi warga Qatar," katanya, menambahkan bahwa tindakan tersebut mewakili pola "pelanggaran hak asasi manusia yang terus-menerus dan sistematis".

Sebagai syarat untuk mencabut blokade tiga tahun lalu, keempat negara tersebut mengeluarkan daftar tuntutan yang akan dilakukan dalam waktu 10 hari, yang langsung ditolak Qatar.

Daftar teratas adalah penurunan hubungan diplomatik dengan Iran, tetapi itu juga termasuk penghentian kerja sama militer dengan Turki dan penutupan Al Jazeera.

Pelapor khusus menemukan permintaan untuk menutup outlet berita Qatar "tidak dapat diterima dan bertentangan dengan hukum hak asasi manusia internasional" dan mengatakan itu menciptakan "efek mengerikan yang melumpuhkan masyarakat sipil serta memicu ketidakpastian dan ketakutan di antara penulis dan jurnalis".

Dia menggambarkan Qatar sebagai "terkenal karena memberikan contoh perintis promosi kebebasan berekspresi di wilayah tersebut".